‎Pemprov Lampung Sampaikan Jawaban atas Pandangan Umum DPRD Terhadap LPj APBD 2024 ‎

‎Bandar Lampung (LB): Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap LPj Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
‎
‎Jawaban Pemerintah Provinsi Lampung disampaikan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang diwakili Wakil Gubernur Jihan Nurlela dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Rabu (2/7/2025).
‎
‎“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas masukan, kritik, saran, dan apresiasi dari seluruh fraksi,” ujarnya.
‎
‎Wakil Gubernur menilai semua pandangan yang disampaikan sebagai bentuk komitmen bersama dalam menyempurnakan Raperda dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
‎
‎Beberapa poin yang disampaikan Wakil Gubernur, yaitu: Pertama, mengapresiasi dukungan DPRD terhadap keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI ke-11 kalinya.
‎
‎“Ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk legislatif yang memastikan kami tetap bekerja sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah berkomitmen mempertahankan capaian tersebut sebagai bagian dari peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
‎
‎Kedua, dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja, Pemprov terus menjalankan program-program yang disusun bersama DPRD. Diharapkan perangkat daerah dapat beradaptasi dan berinovasi untuk mencapai target pembangunan meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.
‎
‎“Kolaborasi dengan semua pihak terkait sangat penting,” tegasnya.
‎
‎Ketiga, pemerintah mencatat realisasi Pendapatan Daerah 86,33 persen dari target APBD 2024, meningkat Rp464 miliar dibanding tahun 2023. Jihan menegaskan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus diupayakan untuk memperkuat pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
‎
‎Keempat, untuk Belanja Daerah, realisasinya tercatat 85,73 persen dan pemerintah menyatakan telah memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan dimana belanja wajib tetap menjadi prioritas dan dijalankan sesuai peraturan yang berlaku.
‎
‎Menanggapi pandangan umum tentang dua Raperda prakarsa Pemprov Lampung, yakni tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 dan Pemberian Insentif serta Kemudahan Penanaman Modal, Jihan menyampaikan tanggapan secara umum. Dia menilai RPJMD 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan strategis untuk pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung.
‎
‎“RPJMD ini disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2025–2029 dan RPJPD Lampung 2025–2045 serta menjadi penjabaran dari visi dan misi kepala daerah,” ujarnya.
‎
‎Wagub mengapresiasi masukan dari semua fraksi, khususnya terkait penguatan kapasitas fiskal dan pembiayaan non-APBD. Dia menjelaskan skema yang akan didorong antara lain Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), optimalisasi CSR, pinjaman daerah, sinergi dengan BUMN/BUMD, serta pendanaan hijau (green finance).
‎
‎Dia juga menyampaikan pembangunan dalam RPJMD akan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan, infrastruktur, dan daya saing daerah, yang mengacu pada Asta Cita sebagai bentuk integrasi kebijakan pusat dan daerah di mana isu prioritas dalam RPJMD mencakup pengentasan kemiskinan, ketimpangan, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta tata kelola pemerintahan.
‎
‎Selanjutnya Wagub menyampaikan transformasi ekonomi juga difokuskan ke sektor berbasis nilai tambah, digitalisasi UMKM, dan pembangunan antar wilayah yang merata.
‎
‎Wagub Jihan menekankan RPJMD ini akan diselaraskan dengan Rencana Strategis masing-masing perangkat daerah, serta diperkuat dengan indikator kinerja utama (IKU) agar pelaksanaan pembangunan tetap terukur dan terarah.
‎
‎“Pengawasan, monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara transparan dan intensif oleh seluruh elemen masyarakat,” tambahnya.
‎
‎Ia menuturkan program prioritas juga disusun berdasarkan isu strategis dan mengarusutamakan kelompok rentan sesuai prinsip SDGs, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.
‎
‎”Pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas bukan hanya dalam peningkatan pendapatan, tetapi juga dalam penyediaan akses dasar terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan layak. Pertumbuhan ekonomi akan difokuskan pada penguatan sektor unggulan, peningkatan nilai tambah produk lokal, percepatan investasi, dan pengembangan UMKM serta ekonomi kreatif,” tegasnya.
‎
‎Jihan juga mengatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga akan ditingkatkan melalui standar pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, serta pengembangan kapasitas individu secara merata.
‎
‎Terkait infrastruktur, ia menyampaikan peningkatan kemantapan jalan provinsi akan difokuskan pada ruas-ruas penghubung sentra produksi, kawasan industri, dan pusat pertumbuhan ekonomi.
‎
‎Terkait pengangguran, ia menegaskan pemerintah akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk membuka lapangan kerja dan memperluas kesempatan berusaha, dengan dukungan penuh dari DPRD.
‎
‎Terkait pengembangan kawasan Kota Baru, Pemerintah saat ini tengah melakukan kajian ulang terhadap arah pengembangan, pola pemanfaatan ruang, dan potensi kerja sama.
‎
‎“Kami berkomitmen membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, baik dengan DPRD, investor, maupun pemerintah pusat,” ujarnya.
‎
‎Menanggapi jawaban atas Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Pemerintah menyambut baik semangat DPRD dalam mendorong iklim investasi yang kondusif dan berpihak pada potensi unggulan daerah.
‎
‎“Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen menjadikan daerah ini ramah investasi,” tegasnya.
‎
‎Ia menjelaskan upaya tersebut tidak hanya melalui penyederhanaan perizinan dan regulasi, tetapi juga melalui perlindungan dan pendampingan UMKM lokal agar tidak terpinggirkan oleh investasi besar. Dia mengaku optimis kemudahan investasi akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi inklusif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pemerataan pendapatan.
‎
‎”Seluruh kebijakan akan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan terbuka, sehingga target pembangunan tercapai optimal,” pungkasnya. (kmf)