Anggap Kurikulum Merdeka Tidak Cocok, JK: Mendikbud Harus Orang yang Paham Pendidikan
Jakarta (LB): Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengkritik kebijakan Kurikulum Merdeka untuk nasional. Jusuf Kalla menilai aturan ini bisa dilakukan untuk satu atau dua sekolah, tapi tidak untuk seluruh wilayah di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan JK dalam rilis dan bedah buku “Menegakkan Amanat Konstitusi Pendidikan” karya Anggota DPR RI yang juga Wakil Ketua Komisi X Periode 2019-2024, Dede Yusuf M. Effendi.
Dalam kesempatan tersebut, JK memberikan kritik terhadap Kurikulum Merdeka yang menurutnya tidak cocok secara nasional dan menyebut kurikulum ini hanya bisa digunakan terbatas.
“Ini semua sistem, saya bicara Kurikulum Merdeka itu ndak cocok secara nasional. Bisa dilaksanakan terbatas satu sekolah, dua sekolah,” ungkapnya.
Oleh sebab itu JK berharap sosok Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang akan datang paham akan persoalan pendidikan di Indonesia, supaya permasalahan pendidikan saat ini tak terulang.
“Ya yang mengerti pendidikan dengan baik untuk memajukannya, kalau memajukannya harus mengerti. Sebab bagaimana memajukan kalau tidak paham,” ucapnya.
Selain itu, JK juga menyoroti sistem ranking yang dihapuskan sehingga anak tak ada daya juang untuk bersaing.
“Apalagi hilangkan angka ranking-ranking. Dulu cucu saya begitu dapat ranking 2 dan 3 langsung datang lapor, ‘Pak, saya nomor 2, saya nomor 3’. Kalau dapat nomor 25 dia hanya diam saja,” kelakar JK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).
Dia menyebut dunia saat ini sangat kompetitif. Oleh karena itu, dia menilai sistem reward and punishment masih sangat relevan.
“Dunia ini dunia kompetitif maka sejak awal bersaing. Pendidikan ini reward and punishment, kalau hanya semua reward tidak akan pernah terjadi disiplin. Semua naik kelas,” ujar JK. (red)
Pos terkait
Desa Marga Agung Resmi Jadi Kampung Tangguh
5 tahun lalu
Pos Terbaru
Tidak ada komentar