Jakarta (LB): Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 2,5 jam, Selasa (10/11/2026) pagi.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa siang. Menurut Prasetyo, pertemuan Presiden dan Wakil Presiden itu membahas dinamika politik dan hukum yang berkembang belakangan ini.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.
Prasetyo juga menegaskan tidak benar informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Presiden justru memberikan sejumlah masukan dalam pertemuan tersebut.
Selain menyampaikan niat pengunduran diri, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi polemik melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Berkaitan dengan hal tersebut, Prasetyo mengatakan pemerintah menghormati proses politik yang tengah berkembang di DPR, termasuk penggunaan hak menyatakan pendapat oleh anggota parlemen.
Polemik yang melibatkan Gibran menguat setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Putusan kedua lembaga peradilan tersebut memicu perdebatan publik sekaligus desakan dari sejumlah pihak agar Gibran mundur atau menghadapi proses pemakzulan melalui mekanisme konstitusional.
Di tengah situasi tersebut, pertemuan Gibran dan Prabowo menjadi perhatian karena Istana mengonfirmasi adanya pembicaraan mengenai niat pengunduran diri Wakil Presiden.
Meski demikian, belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri Gibran. Ia menyatakan akan mengikuti saran Presiden untuk menempuh jalur hukum dan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ujar Gibran. (*/Red)
Tidak ada komentar