Dr. Budiyono Minta Kasus Pelecehan Seksual oleh Oknum Dosen Diusut Tuntas

Bandar Lampung (LB): Dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang dosen terhadap mahasiswi pascasarjana Universitas Lampung (Unila) terus menuai sorotan.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang merupakan Calon Rektor Unila Periode 2027–2031, Dr. Budiyono, S.H., M.H., menyatakan keprihatinan mendalam dan mendesak agar kasus tersebut diusut hingga tuntas.

Baca Juga

3 hari  lalu

Sekretaris JMSI Lampung Ingatkan Mahasiswa Jaga Idealisme dan Kepekaan Sosial

764 admin

Budiyono mengatakan dugaan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi bukan persoalan sepele, sebab menyangkut integritas, kehormatan, dan marwah institusi pendidikan yang semestinya menjadi ruang aman bagi seluruh sivitas akademika.

“Saya sangat prihatin atas adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosen terhadap mahasiswi pascasarjana. Ini harus diusut tuntas karena menyangkut integritas dan marwah lembaga Universitas Lampung,” tegas Budiyono.

Menurutnya, universitas memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Baca Juga

1 hari  lalu

SMP Satap 3 Jati Agung Perkuat Literasi dan Nasionalisme lewat Gebyar Bahasa

628 admin

Ia menegaskan, lingkungan kampus tidak boleh menjadi tempat yang memberi ruang bagi tindakan pelecehan. Menurut Dr. Budiyono, relasi akademik antara dosen dan mahasiswa seharusnya dibangun atas dasar profesionalitas, etika, serta saling menghormati.

“Universitas harus mampu memberikan perlindungan kepada sivitas akademika dari segala tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Sebab, kekerasan seksual di universitas merupakan salah satu dosa besar,” ujarnya.

Pernyataan Budiyono menambah sorotan terhadap kasus dugaan pelecehan seksual yang belakangan mencuat di lingkungan kampus Unila. Sebelumnya, dugaan tindakan asusila oleh oknum dosen berinisial RF terhadap mahasiswi pascasarjana berinisial SA, menjadi perhatian publik setelah korban mengungkap pelecehan yang dialaminya melalui media sosial dan melapor kepada Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Unila.

Diketahui oknum dosen RF yang terseret kasus pelecehan tersebut, juga disebut memiliki jabatan struktural sebagai Ketua Program Studi. Menurut korban, peristiwa pelecehan yang dialaminya terjadi pada 5 Mei 2026, ketika ia mengurus tanda tangan dokumen akademik setelah mengikuti seminar hasil tesis.

Kini kasus dugaan pelecehan ini sedang ditangani Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Unila. Hasil pemeriksaan, Satgas dilaporkan menemukan unsur kekerasan seksual dan telah menjadi dasar penyampaian rekomendasi kepada pimpinan universitas. Korban juga telah melaporkan perkara tersebut ke Polda Lampung.

Sebelumnya, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila) Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd. juga meminta kasus ini diusut tuntas. Albet menegaskan tidak ada toleransi terhadap segala bentuk pelecehan seksual dan perundungan di lingkungan kampus.

“Perkembangan kasus dugaan pelecehan yang melibatkan Sdr RF, dari awal hingga saat ini penanganannya berada di bawah Satgas PPKPT Universitas Lampung sebagai unit yang menerima laporan dari korban sekaligus memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan kasus tersebut,” ucap Albet.

Dia menjelaskan pihak fakultas telah menerima rekomendasi awal berupa penghentian pembimbingan terhadap seluruh mahasiswa yang bersangkutan. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti sejak rekomendasi itu disampaikan ke fakultas, sehingga terduga korban sudah dapat ujian tesis dan wisuda.

Menurutnya, saat ini pihak fakultas masih menunggu hasil pemeriksaan/kesimpulan final dari satgas PPKPT Universitas Lampung serta pimpinan Universitas Unila sebagai dasar untuk menentukan langkah selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami tegaskan kembali bahwa FKIP Unila menyatakan nol toleransi terhadap segala bentuk pelecehan seksual, perundungan, dan kekerasan dalam bentuk apapun di lingkungan kampus,” pungkas Albet.

Di tengah sorotan kasus ini, sikap dan langkah institusi menjadi perhatian penting. Penanganan yang transparan, objektif, serta berpihak pada perlindungan korban diperlukan agar persoalan ini tidak berhenti pada pernyataan keprihatinan.

Pengusutan dugaan pelecehan seksual ini menjadi ujian dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan kampus benar-benar menjadi ruang pendidikan yang aman, bermartabat, serta bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. (Herdi/AK)