Nelayan Akan Dapat BLT Rp 600 Ribu Per Bulan, Pemerintah Sudah Siapkan 1,2 T

JAKARTA (lampungbarometer.id): Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 1,2 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) Rp 600 ribu/bulan bagi 1,1 juta nelayan yang terdampak pandemi Covid-19.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin dalam konferensi pers virtual, Minggu (31/5/2020), mengatakan nelayan akan menerima jumlah dana seperti BLT yang lain termasuk BLT dana desa.

“Kurang lebih angkanya sekitar Rp 600.000 per bulan per KK (Kartu Keluarga),” kata Marves Safri.

Menurut Marves, awalnya pemerintah ingin memberikan bantuan kepada nelayan dalam bentuk sarana dan prasarana. Namun dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, hal itu dirasa kurang cocok sehingga diputuskan dalam bentuk tunai.

“Diputuskan jangan (dalam bentuk sarana dan prasarana) karena belum tentu sarana dan prasarana itu dia butuh. Yang dia sangat butuh adalah bagaimana dia bisa bertahan hidup,” katanya.

Dia menyampaikan anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program bantuan tersebut adalah Rp 1,2 triliun. Jumlah tersebut, kata dia, sudah disiapkan pemerintah.

“Ada permintaan tambahan dana kurang lebih sekitar Rp 1,2 triliun untuk tambahan, khususnya untuk BLT khusus nelayan. Jadi itu sudah siap. Pemerintah sudah mengakomodir,” tambahnya.

Lebih lanjut dia mengatakan sebanyak 1,1 juta nelayan tersebut bakal menerima BLT mulai Juni hingga Desember. Namun, saat ini pemerintah masih menyempurnakan data yang ada. Sebab belum semuanya masuk ke dalam basis data.

“Bantuan sekarang sedang proses, sekarang sudah jalan, kita katakan sekarang kita masuk mulai bulan Juni sampai September. Nah yang belum masuk itu sekarang lagi sinkronisasi,” katanya.

Dia juga mengungkapkan berdasarkan hasil rapat terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Jokowi, bantuan tersebut akan dibayarkan setiap bulan sampai Desember.

“Itu akan dibayarkan per bulan sampai Desember. Kenapa tidak langsung akumulatif diberikan langsung? Arahan Menteri Keuangan jangan sampai uang yang diberikan tidak jadi yang dibutuhkan, malah jadi konsumtif. Saat ini datanya sedang kita sinkronisasikan dengan data Kemensos,” katanya. (Detik/Red)