LDS Gelar ‘Diskusi Menakar Masa Depan Demokrasi Indonesia’, Hari Ke-1 Hadirkan 2 Materi Pembuka
Bandar Lampung (LB): Lampung Democracy Studies menggelar diskusi pertama perhelatan Democracy Studies “Menakar Masa Depan Demokrasi Indonesia”.
Direktur Lampung Democracy Studies Een Riansah dalam sambutannya mengatakan Democracy Studies dengan seluruh materi dihadirkan sebagai upaya agar pembicaraan secara konseptual tentang demokrasi tidak pernah berhenti.
Sesi pertama ini menghadirkan Dr. Amin Mudzakir, peneliti pada Pusat Riset Kewilayahan – Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRW – BRIN) dengan mengangkat tema pembicaraan Eksistensi Agama dalam Politik dan Demokrasi.
Dalam pembicaraan tersebut Dr. Amin menjelaskan dalam perjalanan sejarahnya agama memiliki peranan penting dalam melakukan kritik terhadap negara.
Persoalan agama dan politik pada ruang publik dimulai pascaterjadinya perang dingin di Eropa. Hal ini juga disebabkan pergeseran kapitalisme yang semula dikelola negara menjadi kapitalisme neo-liberal.
Menurut Amin, perkembangan kapitalisme selain meredam sisi kritis dari agama juga menciptakan dikotomi, yaitu, ruang privat dan ruang publik dari agama.
“Agama ditempatkan pada ruang private masyarakat dan saat muncul pada ruang publik. Agama pada ruang publik juga kerap dipahami sebatas identitas semata, bukan analisis kelas, padahal hal tersebut bisa dilihat secara bersamaan. Hal ini bisa kita lihat dalam sejarah kekuasaan di Indonesia. pada masa orde baru, agama menjadi spirit melakukan kritik terhadap negara dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Sedangkan pada era reformasi sampai dengan hari ini, agama cenderung menjadi tameng bagi penguasa dalam melanggengkan status qou,” ujar Amin.
Materi kedua diisi aktivis dan jurnalis yang merupakan Direktur sekaligus pendiri WatchdoC dengan karya-karya yang fenomenal, Dandhy Dwi Laksono dengan materi Demokrasi dan Problem Ekologi.
Dalam materi tersebut Dandhy memberikan refleksi kepada seluruh peserta tentang kondisi alam hari ini khususnya di Indonesia.
“Dalam data yang dipaparkan problem lingkungang seperti banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan semakin meningkat setiap tahun, bahkan pada 2022 mencapai hampir 4.000 kasus,” ucapnya.
Fenomena ini, ujarnya, tidak bisa dilihat sebagai fenomena bencana alam semata, melainkan juga akibat dari ekploitasi berlebih yang dilakukan kapitalisme.
“Kapitalisme yang mengeruk sumber daya alam terus mengokohkan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Karena yang menikmati hasil dari ekploitasi berlebih tersebut hanya segelintir orang dan masyarakat hanya menerima dampak buruk dari ekploitasi tersebut,” katanya.
Selain itu, dia juga menjelaskan cara berpikir yang masih antroposentris membuat alam selalu pada posisi subordinat bukan diposisikan setara bagian dari makhluk hidup. Hal tersebut ikut dilanggengkan oleh doktrin agama dan negara.
“Misalnya tafsir soal khilafah (pemimpin) selalu dipahami sebagai makhluk yang paling berkuasa atas makhluk lainnya, padahal Khilafah (pemimpin) harusnya juga dipahami sebagai yang siap melayani makhluk lainnya. Selain itu, negara dengan semua kebijakannya terus membuka ruang ekploitasi pada perusahaan-perusahaan lewat kebijakannya seperti UU minerba,” jelasnya.
Kegiatan Democracy Studies akan digelar selama 4 hari berturut-turut, Jumat hingga Senin (6-9 Januari/2023). (red)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar