Bupati Nanang Ikuti Kegiatan ‘Entry Meeting’ BPK secara Virtual

LAMPUNG SELATAN (lampungbarometer.id): Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengikuti kegiatan entry meeting secara virtual yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung dengan kepala daerah se-Provinsi Lampung dari kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Rabu (27/1/2021).

Bupati Nanang Ermanto didampingi Sekretaris Daerah Thamrin beserta seluruh pejabat utama dan para kepala OPD terkait mengikuti kegiatan ini dari Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung Andri Yogama mengatakan kegiatan ini dilaksanakan menjelang pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung.

KEPALA BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Andri Yogama memberi arahan secara virtual terkait pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, Rabu (27/1/2021).

“Kami mohon maaf, kegiatan entry meeting ini dilaksanakan secara daring karena masih dalam kondisi pandemi. Mari kita berdoa kepada Allah SWT agar pandemi Covid-19 cepat berlalu dan kita diberi kekuatan melewati pandemi ini,” kata Andri melalui video conference.

Andri menjelaskan pemeriksaan laporan keuangan akan dilaksanakan dalam dua periode waktu. Dia juga mengungkapkan selama 30-35 hari ke depan pihaknya akan memeriksa secara rinci sebelum terbitnya LKPD.

“Insya Allah dimulai hari ini, Rabu 27 Januari 2020. Nanti secara teknis para Ketua Tim akan menghubungi Bapak/Ibu secara terpisah,” ungkapnya.

Andri Yogama juga mengatakan meskipun masih dalam kondisi pandemi, pemeriksaan akan dilakukan secara offline. Oleh sebab itu, dia meminta kepala daerah menunjuk liaison officer (LO) yang kompeten untuk mendampingi BPK melakukan pemeriksaan.

“Jadi nanti kami akan berkunjung ke pemerintah daerah, tapi jika perkembangan situasi di lapangan dapat mempengaruhi kesehatan tim audit maka pemeriksaan akan dilakukan secara online,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Andri Yogama juga mengingtakan para kepala daerah untuk bersama-sama menjaga agar pelaksanaan pemeriksaan berjalan kondusif dan lancar, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

“Jika ada tawaran untuk mempertahankan atau meningkatkan opini, baik dari internal atau pihak lain, tolong diabaikan. Karena opini ini merupakan hasil kerja keras dari Bapak dan Ibu sekalian. Bukan dari orang atau pihak lain,” ucap Andri Yogama.

Dia juga meminta para kepala daerah tidak menjanjikan atau memberi imbalan kepada tim yang memeriksa masing-masing pemerintah daerah.

“Kami berharap Bapak dan Ibu tidak menawarkan apapun kepada tim kami. Karena mereka akan menerima sanksi, bukan hanya satu tetapi dua; pelanggaran kode etik dan hukuman disiplin PNS. Kami hanya menilai, apapun nilainya itu hasil kerja keras dari Bapak Ibu,” tegasnya.

Diketahui, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Perolehan ini merupakan keempat kalinya secara berturut-turut. Sebelumnya, Kabupaten Lampung Selatan juga berhasil mendapat predikat WTP pada 2016, 2017 dan 2018. (red)