Kadispen AD: Jangan Ragukan Netralitas TNI

BANDAR LAMPUNG (lampungbarometer.com): Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispen AD) Brigjen TNI Alfret Denny D. Tuejeh menegaskan TNI AD memegang teguh Netralitas TNI dalam perhelatan Pilkada serentak 2108 maupun tahapan Pemilihan Legistlatif dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Hal ini tidak terlepas dari komitmen TNI AD yang sering disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono. 

“Bagi TNI AD, Netralitas TNI merupakan jiwa, nafas dan sikap setiap prajurit. Tidak hanya terkait pesta demokrasi tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kedinasan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Ini sudah final, tidak bisa ditawar-tawar, bahkan diragukan maupun dipertanyakan lagi,” tegas Kadispen AD dalam pernyataan resminya di Markas Besar Angkatan Darat (Mabes AD), Jumat (22/6/2018).

Menyikapi situasi politik yang demikian dinamis menjelang hari pencoblosan tanggal 27 Juni 2018, Kadispen AD mengajak seluruh komponen bangsa sama-sama mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dengan baik.

“Menjelang hari pemilihan yang sudah tinggal hitungan jari, TNI AD mendorong agar seluruh rakyat Indonesia terlibat secara aktif dan positif guna mendukung terlaksananya pemilihan kepala daerah serentak di 171 wilayah secara langsung, umum, jujur, adil serta damai,” katanya.

Dalam menyikapi keikutsertaan para purnawirawan dalam Pilkada, Kadispenad menyatakan sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 dan UU TNI No 34 Tahun 2004, TNI AD tidak akan pernah terlibat, melibatkan diri atau dilibatkan dalam politik praktis.

“Tugas TNI hanya mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Adapun tugas dan peran dalam pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi, sifatnya hanya tugas bantuan kepada Polri. TNI AD tidak mempunyai niat sedikitpun untuk mempengaruhi proses maupun hasilnya. Kita (TNI AD) senantiasa menempatkan diri di atas kepentingan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia”, ujar lulusan Akademi Militer angkatan 1988 ini.

Dia juga mengingatkan, sebagaimana yang telah disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat, meskipun di beberapa daerah terdapat para purnawirawan TNI yang mencalonkan diri, bagi Angkatan Darat itu merupakan hak politik mereka sebagai masyarakat sipil dan tidak ada hubungannya dengan Angkatan Darat.

“Dengan adanya perintah Presiden, Panglima TNI dan Kasad serta penekanan pada setiap pengarahan kepada prajurit, baik dalam kunjungan kerja bahkan safari ramadan, memerintahkan prajurit agar netral. Maka seharusnya tidak ada lagi yang meragukan Komitmen TNI AD terkait masalah Netralitas. Kalaupun ada yang terindikasi tidak netral, itu mungkin saja terjadi kepada oknum tertentu,” katanya.

Dia juga menyampaikan TNI AD sangat berterima kasih menerima masukan dan kritikan, kalau memang ada prajurit yang tidak netral. Hal ini menunjukan kecintaan terhadap TNI AD dalam mengawal Proses demokrasi di Indonesia. Namun pada sisi lain, ujar Kadispen AD, kita berharap ada masukan yang pasti dan jelas, siapa prajurit yang tidak netral, dari satuan mana asalnya. Sehingga bukan hanya asal bicara tapi tidak menunjukan bukti yang benar.

“Kalau ada laporkan secara resmi dan benar, pasti akan kita tindak secara tegas dan bahkan terbuka. Proses hukum terhadap prajurit yang tidak netral juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang baik di Indonesia.” 

Kadispen AD juga menegaskan bagi TNI AD, perilaku tidak netral (dalam Pilkada, red) tidak hanya menciderai kepercayaan masyarakat namun juga melanggar perintah atasan yang sudah sering disampaikan bahkan sumpah dan janjinya sebagai prajurit serta amanah undang-undang.

“Ini bukan hanya sekedar retorika belaka, kita akan lihat bersama apakah TNI AD menindaklanjutinya atau tidak, dan publik pun bisa menilai komitmen dan integritas ini,” ucap Jenderal bintang satu yang oleh Media akrab dipanggil Brigjen Denny.

Kadispenad juga berharap agar seluruh komponen bangsa menghentikan sorotan atau polemik netralitas TNI. “Percayalah, sebagai prajurit Sapta Marga, kita tidak pernah berkeinginan untuk menggores bahkan melukai hati rakyatnya hanya demi kepentingan perorangan ataupun kelompok tertentu,” katanya tegas.