LAMPUNG SELATAN (lampungbarometer.id): Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menerima piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan atas prestasinya empat kali berturut-turut mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, Selasa (10/11/2020).
Penghargaan ini diserahkan Kementerian Keuangan melalui Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal (SKKI) Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Tejo Prakosa kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin, di ruang Rapat Sekretaris Daerah setempat.
Dalam kegiatan ini, Tejo Prakosa didampingi Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggara (PPA) Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Ahmad Fahmi, staf Pembinaan Akuntansi Sistem Pemerintahan Pusat (PASPP) RA. Emma, serta Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Adum Lampung Selatan M. Dharmawan.
Dalam kesempatan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Thamrin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Keuangan RI, Kanwil DJPb Provinsi Lampung, dan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yang telah membimbing Pemkab Lampung Selatan untuk mencapai laporan keuangan yang baik.
Menurut Thamrin, penghargaan tersebut merupakan tanggung jawab yang harus diemban seluruh jajaran Pemkab Lampung Selatan agar dapat terus dipertahankan.
“Penghargaan ini jadi cambuk bagi kita agar bekerja lebih keras mempertahankannya. Kita juga harus bekerja lebih baik terkait laporan-laporan keuangan sehingga WTP ini bisa dipertahankan. Terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Lamsel, khususnya OPD yang telah bekerja keras sehingga predikat WTP ini dapat kita pertahankan empat kali berturut-turut,” ungkap Thamrin.
Sekda juga mengungkapkan penghargaan Opini WTP ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkab Lampung Selatan dalam penyusunan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan, Intji Indriati mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah melalui Kementerian Keuangan karena Pemkab Lampung Selatan mampu mempertahankan Opini WTP empat kali berturut-turut.
Menurut Intji, mempertahankan Opini WTP bukanlah hal yang mudah, apalagi sampai empat kali berturut-turut sebab ada kriteria yang harus dipenuhi, antara lain penyusunan APBD harus tepat waktu, ketepatan waktu evaluasi di provinsi, laporan keuangan harus wajar sesuai standar akuntasi pemerintahan (SAP), dan aset Pemkab sudah mencapai nilai kewajaran.
“Evaluasi di provinsi harus tepat waktu. Kemudian laporan keuangannya harus dengan predikat WTP, aset Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga sudah mencapai nilai kewajaran. Dan itu diperiksa secara detail oleh BPK selama hampir tiga bulan,” ungkap wanita berhijab ini.
Diketahui, Pemkab Lampung Selatan kembali mendapat Opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2019.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2019 pada Pemkab Lampung Selatan telah diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Hari Wiwoho kepada Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto dan Ketua DPRD Lampung Selatan H. Hendry Rosyadi pada 28 Mei 2020 lalu.
Predikat Opini WTP tersebut merupakan keempat kalinya secara berturut-turut. Sebelumnya, Pemkab Lamsel juga berhasil mendapat predikat WTP pada 2016-2018. (kmf/red)
