Irjen Pol. Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat Buntut Penyadapan Presiden
Jakarta (LB): Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto berujung pada pemecatan Irjen Pol Ahrie Sonta dari institusi Polri. Melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), Selasa (10/11/2026), Ahrie dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik.
Putusan tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa malam.
Sidang etik yang berlangsung sekitar 11 jam itu menyatakan Ahrie melakukan perbuatan tercela. Selain sanksi etik, majelis juga menjatuhkan hukuman administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama, sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata Johnny.
Ia menjelaskan, pelanggaran tersebut berkaitan dengan penggunaan kewenangan dan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Perbuatan itu dilakukan Ahrie ketika menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.
“Yang kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” tegas Johnny.
Dalam persidangan, Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Pelanggaran tersebut mencakup kewajiban dalam etika kelembagaan dan etika kepribadian, serta larangan dalam etika kelembagaan.
Meski demikian, Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan sidang etik tersebut. Proses banding selanjutnya akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding.
Kasus ini merupakan bagian dari perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang ditangani Bareskrim Polri. Penyidik sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Bareskrim menduga penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Polri menegaskan penindakan terhadap Ahrie menjadi bagian dari penegakan disiplin dan kode etik di lingkungan institusi kepolisian.
“Kami ingin menegaskan kembali bahwa Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota,” pungkas Johnny. (*/Ansori)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar