Karhutla Riau Sulit Dikendalikan, Butuh Penguatan Mitigasi Berkelanjutan
Pekanbaru (LB): Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau masih membayangi meski berbagai upaya mitigasi telah dilakukan sejak awal 2026. Cuaca ekstrem, kondisi lahan gambut yang rentan terbakar, serta aktivitas manusia menjadi faktor utama yang membuat kebakaran terus berulang.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Seminar Lingkungan yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Auditorium Universitas Islam Riau (UIR), Kamis (5/11/2026). Sejumlah narasumber menyoroti pentingnya penguatan mitigasi, pengelolaan ekosistem gambut, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi lintas sektor untuk menekan risiko karhutla.
Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Dasrul Chaniago, mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah pencegahan jauh sebelum musim kebakaran 2026. Namun, kondisi cuaca ekstrem membuat ancaman kebakaran semakin tinggi sekaligus menyulitkan penanganan di lapangan.
“Musim kemarau yang lebih kering, suhu tinggi, kelembapan rendah dan angin kencang membuat vegetasi lebih mudah terbakar dan api lebih cepat menyebar,” kata Dasrul.
Menurut dia, sejumlah daerah dengan tingkat kerawanan tinggi juga telah menetapkan status siaga karhutla. Meski demikian, kesiapan pemerintah tidak akan cukup tanpa perubahan perilaku masyarakat.
Dasrul menegaskan, aktivitas manusia masih menjadi salah satu pemicu utama kebakaran, baik melalui pembakaran yang disengaja maupun akibat kelalaian.
“Kalau sumber api dan perilaku pembukaan lahan tidak berubah, kebakaran akan terus berulang,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong penguatan mitigasi berbasis masyarakat, terutama di wilayah rawan kebakaran. Program Desa Peduli Api dinilai perlu diperluas agar masyarakat terlibat langsung dalam pengawasan dan pencegahan kebakaran sejak dini.
“Ke depan, mitigasi terhadap karhutla harus lebih diperkuat. Sosialisasi kepada masyarakat agar aktif mencegah kebakaran melalui program Desa Peduli Api juga harus ditingkatkan,” katanya.
Sementara itu, Peneliti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, Dr. Prayoto, mengungkapkan karakteristik geografis Riau yang didominasi lahan gambut menjadi tantangan serius dalam pengendalian karhutla.
Ia menyebut sekitar 91,6 persen kejadian kebakaran lahan di Riau berlangsung di kawasan gambut. Kondisi ini menjadikan pengelolaan ekosistem gambut sebagai salah satu kunci utama menekan risiko kebakaran.
“Menjaga lahan gambut dengan tata kelola air yang baik, pemulihan ekosistem, serta mencegah penyebab kebakaran menjadi sebuah keharusan agar kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalisir,” ujarnya.
Prayoto menjelaskan, gambut yang mengering sangat mudah terbakar. Bahkan, api dapat menjalar hingga lapisan bawah permukaan tanah sehingga sulit diketahui dan membutuhkan penanganan lebih kompleks.
Menurut dia, pencegahan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman ketika api sudah muncul. Pengaturan tata kelola air, pembasahan kembali lahan gambut, pemulihan ekosistem, serta pengawasan aktivitas masyarakat harus menjadi agenda berkelanjutan.
Di sisi lain, akademisi UIR, Dr. Sri Wahyuni Kadir Abbas, menilai penanganan karhutla di Riau membutuhkan pendekatan berbasis teknologi yang didukung kolaborasi berbagai pihak.
Ia mengaku telah mengangkat persoalan karhutla Riau dalam sejumlah forum internasional sebagai bentuk keprihatinan terhadap dampak kebakaran bagi lingkungan dan masyarakat.
Sri Wahyuni menilai penguatan sistem peringatan dini (early warning system) menjadi kebutuhan mendesak. Pemanfaatan teknologi diperlukan untuk mendeteksi potensi kebakaran lebih awal sekaligus mempercepat respons ketika titik api mulai muncul.
“Lewat pendekatan teknologi, perlu dibangun respons cepat dalam menangani ancaman karhutla,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, media, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Yang jelas perlu sinergi pentahelix untuk mencegah terjadinya karhutla. Pemerintah bersama masyarakat, kampus, media dan stakeholder lainnya harus bersama-sama mengatasi masalah ini,” ujarnya.
Berulangnya karhutla di Riau menunjukkan pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran terjadi. Mitigasi berbasis masyarakat, perlindungan ekosistem gambut, deteksi dini, perubahan perilaku, dan respons cepat harus berjalan beriringan.
Kolaborasi lintas sektor pun menjadi kebutuhan agar penanganan karhutla tidak sekadar bersifat reaktif, tetapi mampu memutus siklus kebakaran yang terus mengancam lingkungan dan kehidupan masyarakat Riau. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar