JPU Sebut Tuntutan 18 Tahun Terhadap Nadiem Sesuai Fakta Persidangan
Bandar Lampung (LB): Jaksa Penuntut Umum (JPU) menegaskan tuntutan 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar terhadap terdakwa perkara dugaan tindak pidana korupsi Digitalisasi Pendidikan Pengadaan Chromebook, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim sesuai dengan fakta persidangan.
Amar tuntutan tersebut dibacakan JPU dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Dikutip dari akun resmi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis (14/5/2026), JPU Roy Riady mengungkapkan surat tuntutan tersebut disusun secara sistematis berdasarkan fakta persidangan yang terungkap melalui alat bukti sah, mencakup keterangan puluhan saksi, pendapat ahli, serta bukti surat dan dokumen hasil audit BPKP.
Dalam amar tuntutannya, JPU meminta Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
Atas perbuatannya tersebut JPU menuntut Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nadiem Makarim berupa pidana penjara 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
Selain pidana penjara, JPU juga menuntut hakim menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1 miliar yang wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, JPU menuntut kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar tersebut
Apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkingkan untuk dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama selama 190 hari.
Uang Pengganti Rp5,8 Triliun
Selain pidana penjara dan denda, JPU dalam amar tuntutannya juga menuntut Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti Rp809.596.125.000 dan Rp4.871.469.603.758 yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi.
Apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun.
JPU juga menyoroti adanya malapraktik birokrasi melalui pembentukan shadow organization atau pemerintahan bayangan yang melibatkan pihak eksternal seperti Ibrahim Arief, Jurist Tan, dan Fiona Handayani yang dinilai telah mengesampingkan peran pejabat resmi kementerian yang lebih memahami kondisi lapangan di sekolah-sekolah.
“Fakta persidangan juga mengungkap adanya dugaan konflik kepentingan, di mana terdapat hubungan investasi dan utang usaha antara pihak penyedia teknologi dengan perusahaan yang dimiliki Terdakwa, sehingga menciptakan simbiosis yang tidak sehat dalam pengadaan barang negara,” ujar Roy.
JPU menegaskan tanggung jawab pengelolaan anggaran lebih Rp9 triliun berada di tangan menteri selaku pengguna anggaran, bukan hanya pada tingkat teknis di bawahnya. Kerugian keuangan negara dalam kasus ini dinyatakan nyata dan pasti berdasarkan perhitungan data Pusdatin.
Meskipun demikian, JPU tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi Terdakwa serta Penasihat Hukum untuk menyampaikan pembelaan melalui nota pembelaan (pledoi) pada agenda persidangan berikutnya. (*/Red)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar