LBH Bandar Lampung Desak Polda Tuntaskan Kasus Mafia Tanah Sripendowo
Bandar Lampung (LB): YLBHI-LBH Bandar Lampung mendesak Polda Lampung segera menuntaskan dugaan mafia tanah di Desa Sripendowo dan delapan desa lainnya di Kabupaten Lampung Timur. Kasus yang telah berlangsung lebih dari dua tahun itu dinilai menjadi ujian keseriusan aparat dalam memberantas mafia tanah.
Desakan tersebut disampaikan menyusul pemberian Pin Emas dari Menteri ATR/BPN kepada Kapolda Lampung dan Satgas Anti Mafia Tanah Polda Lampung.
Kepala Divisi Advokasi YLBHI-LBH Bandar Lampung, M. Arif Ridho Tawakal, mengatakan mengapresiasi penghargaan tersebut. Namun, menurutnya, penghargaan itu dinilai tidak cukup tanpa penyelesaian kasus yang berdampak terhadap ribuan warga.
“Penghargaan Pin Emas akan lebih bermakna jika kasus mafia tanah di Sripendowo dan delapan desa lainnya segera dituntaskan, bukan dibiarkan berlarut-larut,” kata M. Arif Ridho Tawakal, dalam siaran pers, Jumat (13/11/2026).
Menurut Arif, warga telah mengadukan persoalan tersebut sejak 29 Mei 2024, kemudian dilaporkan secara resmi ke Polda Lampung pada 1 Oktober 2026 dengan Nomor STTLP/B/752/X/2026/SPKT/POLDA LAMPUNG.
Oleh sebab itu, LBH Bandar Lampung mendesak polisi meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan, mengungkap pihak-pihak yang terlibat, serta menelusuri dugaan keterlibatan perangkat desa, oknum pertanahan, hingga aktor intelektual.
“Penanganan kasus Sripendowo akan menjadi tolok ukur keseriusan Polda Lampung dalam memberantas mafia tanah,” tegas Arif.
Ribuan Petani Terancam Kehilangan Lahan
Arif juga menyebut lebih dari 2.000 warga menggantungkan hidup pada lahan yang menjadi objek sengketa. Keresahan semakin meningkat setelah muncul informasi mengenai rencana pelelangan sejumlah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diduga bermasalah.
Dia mengungkapkan, seseorang yang mengaku pegawai BRI Kalianda mendatangi warga untuk mencari objek tanah. Informasi yang diterima LBH Bandar Lampung menyebutkan sertifikat tersebut dijadikan agunan kredit oleh pihak yang diduga terlibat dalam perkara mafia tanah. Padahal, sertifikat itu disebut telah dibekukan BPN Lampung Timur, sementara objek tanahnya sedang diselidiki Polda Lampung dan masih digarap petani.
“Jangan sampai petani yang selama ini menggantungkan hidup pada tanah tersebut justru kehilangan sumber penghidupannya akibat proses kredit yang menggunakan sertifikat yang diduga bermasalah,” ujar Arif.
Dia juga mengingatkan potensi konflik horizontal apabila ancaman lelang tidak segera mendapatkan kepastian hukum.
Selain dugaan pelanggaran dalam proses pertanahan dan perbankan, dia menilai perkara ini berpotensi mengandung unsur tindak pidana korupsi. Pasalnya, sebagian sertifikat disebut terbit melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dibiayai APBN.
Arif juga menegaskan jika ditemukan manipulasi prosedur dalam penerbitan sertifikat, LBH Bandar Lampung meminta aparat mengusut kemungkinan penyalahgunaan wewenang, kerugian keuangan negara, suap, gratifikasi, hingga pemalsuan surat.
“Merujuk UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 391 dan 392 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, kami meminta Polda Lampung mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk proses penerbitan sertifikat dan penggunaannya sebagai agunan kredit,” ungkapnya.
“Yang dipertaruhkan bukan hanya kepastian hukum atas tanah, tetapi juga kehidupan ribuan warga yang selama ini bergantung pada lahan tersebut,” tutup Arif. (*/Herdi)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar