Lampung Targetkan 500 Desa Jadi Produsen Pakan Ternak Mandiri
Bandar Lampung (LB): Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan 500 desa memiliki pabrik pakan ternak mandiri untuk menekan biaya produksi peternakan dan menurunkan harga pangan sumber protein hewani. Program ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan peternak terhadap pakan pabrikan sekaligus memanfaatkan potensi komoditas lokal.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengatakan pembangunan pabrik pakan mandiri akan dilakukan secara bertahap. Dari 2.500-an desa di Lampung, pemerintah menargetkan 150 desa memiliki fasilitas tersebut pada tahun ini, kemudian bertambah menjadi 250 desa pada 2027 hingga mencapai 500 desa pada tahun berikutnya.
“Kami ingin dari 2.500 desa yang ada di Provinsi Lampung, ada 500 desa yang memiliki pabrik pakan mandiri. Tahun ini kita bangun di 150 desa, tahun depan insya Allah di 250 desa, dan tahun berikutnya kita genapkan menjadi 500 desa,” kata Mirza saat menghadiri Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 di halaman UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Laboratorium Pakan, Jumat (13/11/2026).
Menurut Mirza, program tersebut berangkat dari persoalan tingginya biaya pakan yang selama ini menjadi salah satu beban terbesar dalam usaha peternakan. Biaya pakan bahkan mencapai 70–80 persen dari total biaya produksi. Kondisi ini berpengaruh langsung terhadap harga daging ayam, telur, ikan, hingga komoditas peternakan lainnya.
Padahal, Lampung memiliki potensi bahan baku pakan yang melimpah, mulai dari jagung, padi, hingga singkong. Potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memperkuat industri pakan berbasis desa.
“Sebagai pemerintah, tugas kita memastikan apa yang sudah diberikan melalui tanah yang subur dan hasil pertanian yang melimpah bisa dinikmati seluruh masyarakat Lampung secara layak. Caranya, salah satunya dengan memastikan harga pangan, termasuk ayam, kambing, dan sapi, tetap terjangkau,” ujarnya.
TANDA TANGANI PRASASTI. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal didampingi Wakil Gubernur Jihan Nurlela, menandatangani prasasti saat Peringatan Ke-190 Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan di UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Laboratorium Pakan, Jumat (13/11/2026).
Mirza mengungkapkan, pemerintah telah menguji coba program pabrik pakan mandiri di sejumlah desa pada 2025. Hasilnya, harga pakan yang sebelumnya berkisar Rp9.000–Rp10.000 per kilogram dapat ditekan menjadi sekitar Rp5.000–Rp6.000 per kilogram.
Penurunan harga tersebut diharapkan mampu mengurangi beban peternak, khususnya peternak kecil di perdesaan. Selain memanfaatkan bahan baku lokal, produksi pakan di tingkat desa juga ditujukan untuk memangkas biaya distribusi yang selama ini diperkirakan menyumbang 25–30 persen dari harga pakan.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Pemprov Lampung akan melibatkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, perguruan tinggi, perusahaan pakan, serta kelompok peternak.
Pemerintah juga menyiapkan laboratorium pengujian mutu dan keamanan pakan untuk mendukung penelitian serta pengembangan formula pakan berbahan baku lokal yang lebih ekonomis.
Di sisi lain, Pemprov Lampung memperkuat infrastruktur pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan produk peternakan. Dalam kegiatan tersebut, Mirza bersama Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meresmikan sejumlah fasilitas, yakni UPTD Rumah Sakit Hewan, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta UPTD Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Lili Mawarti mengatakan, laboratorium yang diresmikan telah mengantongi sertifikat akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan standar ISO 17025:2017.
Ruang lingkup pengujian meliputi uji proksimat, formalin pada produk bakso dan daging ayam, RBT pada sampel serum sapi, serta Salmonella pullorum pada darah segar ayam.
Dengan fasilitas tersebut, perusahaan pakan dan pelaku usaha peternakan di Lampung dapat melakukan pengujian sampel pakan maupun bahan bakunya di dalam provinsi tanpa harus mengirimkannya ke laboratorium luar daerah. Laboratorium ini juga diharapkan memperkuat pengawasan keamanan produk asal hewan sebelum dikonsumsi masyarakat.
Lili menambahkan, hingga 10 November 2026, Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Laboratorium Pakan mencapai Rp281.655.000 atau 165,68 persen dari target tahunan sebesar Rp170 juta.
Untuk 2027, potensi PAD diproyeksikan mencapai Rp419 juta dari layanan Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Rp326 juta dari Laboratorium Pakan.
Sementara itu, Direktur Pakan Kementerian Pertanian Tri Melasari, yang hadir mewakili Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyebut Lampung memiliki potensi peternakan besar dengan populasi sapi sekitar 905.000 ekor, kambing 1,9 juta ekor, ayam pedaging 94,8 juta ekor, dan ayam ras petelur 14,8 juta ekor.
Menurut Tri, potensi tersebut menjadikan Lampung sebagai salah satu daerah penting dalam menopang pasokan ternak nasional. Dia juga mengapresiasi program Desa Ku Maju dan penyaluran 40.000 ekor DOC ayam KUB di delapan lokasi bagi masyarakat kelompok desil 1–4.
Dia menekankan pengembangan peternakan harus dilakukan secara terpadu, mulai dari penyediaan pakan bermutu, kesehatan ternak, hingga jaminan keamanan produk asal hewan. Upaya tersebut perlu mengacu pada konsep One Health yang mengintegrasikan kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Mirza dan Wakil Gubernur Jihan juga meninjau sejumlah stan pelayanan masyarakat, di antaranya pemeriksaan kesehatan hewan gratis, pojok baca kesehatan hewan, bazar produk peternakan, pasar murah, dan donor darah.
Pemprov Lampung berharap pembangunan pabrik pakan mandiri di desa tidak hanya menekan ongkos produksi, tetapi juga memperkuat posisi peternak lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah menargetkan efisiensi tersebut dapat berdampak pada penurunan harga pangan sumber protein hewani sehingga akses masyarakat terhadap daging, telur, susu, dan ikan semakin terjangkau. (lpg)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar