Korban Dugaan Pelecehan Seksual Lapor Polda, LBH Bandar Lampung Kritik Pihak Unila Lamban
Bandar Lampung (LB): Penanganan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan oknum dosen berinisial RF di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila) kini memasuki jalur hukum. Korban berinisial SA resmi melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Polda Lampung setelah menilai penanganan pengaduan di tingkat universitas belum memberikan kepastian.
YLBHI-LBH Bandar Lampung selaku kuasa hukum SA mendesak Polda Lampung segera mengusut laporan tersebut secara profesional dan transparan. Mereka juga meminta Rektor Unila segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKPT) yang disebut telah menemukan unsur kekerasan dalam peristiwa tersebut.
Kuasa hukum korban, Prabowo Pamungkas, S.H., mengatakan laporan SA telah diterima Polda Lampung dengan Nomor STTLP/B/885/XI/2026/SPKT/POLDA LAMPUNG.
“Langkah ini merupakan wujud keberanian korban untuk memperjuangkan haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Kami mendesak Polda Lampung agar segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, objektif, transparan, serta berperspektif korban,” kata Prabowo dalam siaran pers, Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan kronologi yang disampaikan kepada kuasa hukum, dugaan kekerasan seksual itu terjadi pada Senin, 5 Mei 2026. Saat itu, SA mendatangi RF untuk meminta tanda tangan dokumen keperluan skripsi setelah seminar hasil.
Namun, pertemuan yang berlangsung di ruangan RF tersebut justru berujung pada dugaan tindakan pelecehan yang membuat korban takut dan merasa tidak nyaman.
Menurut keterangan korban, RF sempat melontarkan kalimat, “Saya gemes dengan kamu ini,” sebelum mengajak SA berbicara berdua dengan alasan ingin mengenal keluarga korban.
Dalam pertemuan itu, RF disebut korban mengelus pipinya dan melontarkan sejumlah pertanyaan pribadi mengenai hubungan asmara SA.
Situasi semakin tidak nyaman ketika korban hendak meninggalkan ruangan. RF diduga memeluk, memegang pipi, dan mengecup kening korban sebanyak dua kali. Korban disebut sempat mendorong dan menunjukkan penolakan terhadap tindakan tersebut.
Seusai kejadian, RF masih menghubungi korban pada 6 Mei untuk menanyakan pengiriman tesis melalui email. Pada 22 Juni, SA kembali menghubungi RF untuk mengonfirmasi tindak lanjut revisi tesis.
Atas peristiwa tersebut, korban berharap dugaan tindakan yang dialaminya diproses sesuai ketentuan hukum dan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dijatuhi sanksi tegas.
LBH Bandar Lampung Nilai Penanganan Kampus Lamban
Prabowo juga mengkritik penanganan pengaduan yang sebelumnya disampaikan kepada pihak Unila. Menurut dia, proses tersebut berjalan lamban dan belum mencerminkan keseriusan institusi dalam memberikan perlindungan kepada korban.
“Berdasarkan keterangan dan pengalaman klien kami, penanganan pengaduan yang disampaikan kepada pihak Universitas Lampung dinilai sangat lamban, terkesan mengabaikan hak-hak korban, dan tidak mencerminkan profesionalitas dalam penanganan perkara kekerasan seksual,” ujarnya.
Dia mengingatkan, perguruan tinggi memiliki kewajiban memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan kepada korban. Penanganan kasus kekerasan seksual juga harus mengutamakan kepentingan terbaik korban, akuntabilitas, independensi, kehati-hatian, serta jaminan agar kejadian serupa tidak terulang.
Prabowo Pamungkas menhatakan pihaknya merujuk Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai dasar hukum yang mengatur mekanisme penanganan kasus tersebut.
“Seharusnya hasil pemeriksaan Satgas PPKPT Unila yang disebut telah menemukan unsur kekerasan segera ditindaklanjuti oleh Rektor melalui mekanisme yang berlaku. Ketika hasil pemeriksaan telah menyimpulkan adanya kekerasan, universitas tidak boleh membiarkan perkara tersebut menggantung tanpa keputusan dan pertanggungjawaban yang jelas,” tegasnya.
Dia juga menyoroti ketentuan Pasal 71 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang mengatur kewajiban pemimpin perguruan tinggi menerbitkan keputusan paling lama lima hari setelah menerima rekomendasi Satgas.
Selain itu, LBH Bandar Lampung meminta Unila menerapkan sanksi administratif secara tegas dan proporsional apabila dugaan kekerasan dinyatakan terbukti melalui mekanisme pemeriksaan yang sah.
Desak Perlindungan Korban dan Evaluasi Kampus
Tak hanya mendesak kepolisian dan rektorat, YLBHI-LBH Bandar Lampung juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memberikan perhatian serius terhadap kasus SA.
Perlindungan yang diminta meliputi keamanan fisik dan psikis, kerahasiaan identitas, pendampingan, serta pencegahan intimidasi, ancaman, tekanan, maupun intervensi dari pihak mana pun. Prabowo menegaskan, korban tidak boleh kembali mengalami penderitaan akibat proses penanganan perkara yang tidak berpihak pada pemulihan dan hak-haknya.
“Kampus semestinya menjadi ruang aman untuk mengembangkan pengetahuan dan intelektualitas, bukan justru menjadi ruang yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan relasi kuasa dan tindakan yang merendahkan martabat manusia,” ujarnya.
Dia juga meminta Rektor Unila mengevaluasi secara menyeluruh sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, mulai dari efektivitas Satgas PPKPT, akses pengaduan, perlindungan saksi, kerahasiaan identitas, hingga pendampingan psikologis bagi korban.
Menurutnya, persoalan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tidak boleh direduksi menjadi persoalan etik internal atau sekadar upaya menjaga nama baik institusi.
“Menempatkan reputasi kampus di atas keselamatan dan hak korban justru merupakan bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab pendidikan,” kata Prabowo.
Prabowo juga meminta Unila memastikan kasus tersebut tidak menghambat keberlanjutan pendidikan SA. Proses pemberian sanksi institusional, lanjutnya, harus berjalan berdasarkan hasil pemeriksaan yang sah tanpa mengesampingkan proses penegakan hukum pidana oleh kepolisian.
Buka Pengaduan bagi Korban Lain
Dalam kesempatan tersebut, YLBHI-LBH Bandar Lampung mengajak korban kekerasan seksual lain di lingkungan Unila yang selama ini takut atau belum berani melapor agar tidak merasa sendirian.
Dia menjelaskan LBH Bandar Lampung menyatakan membuka ruang pengaduan dan pendampingan hukum dengan menjamin kerahasiaan identitas serta mengutamakan kepentingan terbaik korban.
“Melaporkan kekerasan seksual bukanlah tindakan mempermalukan diri sendiri, melainkan keberanian untuk menuntut pertanggungjawaban atas tindakan yang dialami sekaligus mencegah jatuhnya korban berikutnya,” ujar Prabowo.
YLBHI-LBH Bandar Lampung memastikan akan terus mengawal proses hukum SA hingga hak-haknya mendapatkan perlindungan dan keadilan.
“Kami mendesak Polda Lampung segera menindaklanjuti laporan korban dan memberikan perkembangan penanganan perkara secara transparan. Kami juga mendesak Rektor Unila segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan Satgas PPKPT serta melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus,” pungkasnya. (*/Herdi)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar