YLHBR-ABR Indonesia Dorong Penegakan Hukum yang Transparan dan Berkeadilan
Bandar Lampung (LB): Dewan Pengurus Daerah (DPD) YLHBR-ABR Indonesia Kota Bandar Lampung mendorong penegakan hukum secara transparan dan berkeadilan.
Demikian disampaikan YLHBR-ABR Indonesia Kota Bandar Lampung saat beraudiensi dengan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polresta Bandar Lampung dalam rangka memperkuat sinergi penegakan hukum, khususnya perkara tindak pidana tertentu, seperti perlindungan konsumen, lingkungan hidup, dan sektor ekonomi masyarakat, Senin (4/5/2026).
Audiensi ini menjadi ruang diskusi antara lembaga bantuan hukum dan aparat penegak hukum guna memastikan proses penanganan perkara berjalan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif bagi masyarakat.
Ketua DPD YLHBR-ABR Indonesia Kota Bandar Lampung, M. Rivaldo Badar, S.H., C.PL, menyampaikan audiensi ini merupakan langkah strategis untuk membangun komunikasi yang efektif antara pihaknya dengan Unit Tipidter Polresta Bandar Lampung.
“Kami hadir tidak hanya sebagai lembaga advokasi, tapi juga sebagai mitra kritis dan konstruktif bagi aparat penegak hukum. Audiensi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap laporan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu, dapat ditindaklanjuti secara maksimal, profesional, dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum,” ujar Rivaldo.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin meningkat.
“Kami mendorong adanya transparansi dalam setiap tahapan penanganan perkara, sehingga masyarakat merasa terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum yang adil,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP YLHBR-ABR Indonesia, Dr. (c) Hermawan, S.H.I., M.H., C.M., SHEL, mengapresiasi jajaran DPD Bandar Lampung yang membangun sinergi dengan aparat penegak hukum.
“Audiensi ini merupakan bagian dari komitmen YLHBR-ABR Indonesia dalam mengawal supremasi hukum di Indonesia. Kami mendukung upaya DPD Bandar Lampung untuk menjalin komunikasi yang baik dengan kepolisian, khususnya Unit Tipidter, agar setiap persoalan hukum masyarakat dapat ditangani secara cepat, tepat, dan berkeadilan,” ungkap Hermawan.
Lebih lanjut ia menegaskan peran lembaga bantuan hukum tidak hanya sebatas pendampingan, tapi juga sebagai kontrol sosial dalam sistem penegakan hukum.
“YLHBR-ABR Indonesia akan terus hadir sebagai garda terdepan dalam membela hak-hak masyarakat serta memastikan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum,” tegasnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi awal dari kerja sama dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang responsif, humanis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (Red)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar