Lantik Kepala Bappeda dan Kepala BKD, Gubernur Mirza Ingatkan Jabatan Bukan Hadiah Tapi Amanah
Bandar Lampung (LB): Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan jabatan adalah amanah yang membawa tanggung jawab besar, bukan hadiah.
Hal itu disampaikan Gubernur saat melantik Anang Risgiyanto sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Rendi Riswandi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (18/9/2025).
Pelantikan ini menjadi momentum bagi Gubernur Mirza untuk menekankan kembali orientasi birokrasi yang harus berfokus pada peningkatan pelayanan dan percepatan kesejahteraan masyarakat.
Pelantikan yang didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/5117/VI.04/2025 ini dihadiri para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Gubernur mengibaratkan Bappeda sebagai “otak” dan BKD sebagai “jantung” dari jalannya roda pemerintahan daerah. Menurutnya, sinergi kedua institusi ini menjadi kunci mewujudkan pembangunan yang efektif dan pelayanan publik yang prima.
”Bappeda adalah arsitek pembangunan daerah. Perencanaan yang baik harus berbasis data, mengutamakan partisipasi masyarakat, serta mampu mengintegrasikan program strategis daerah dengan kebijakan nasional,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan pembangunan ke depan bukan sekadar proyek fisik, tetapi harus menyentuh aspek fundamental seperti peningkatan kualitas manusia, pemerataan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. “Ujung dari semua perencanaan ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, kepada Kepala BKD yang baru, Gubernur memberikan amanat untuk menata manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih profesional, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Ia secara khusus menyoroti pentingnya akselerasi transformasi digital dalam pelayanan kepegawaian.
”Di era digital ini, BKD harus mempercepat transformasi dalam rekrutmen, pengembangan kompetensi, hingga sistem penilaian kerja. Tujuannya adalah transparansi dan objektivitas, sehingga kita bisa menemukan talenta-talenta terbaik dari 17.000 ASN di Lampung untuk melayani masyarakat,” kata Rahmat Mirzani.
Menurutnya, digitalisasi akan menutup celah subjektivitas dan membuka kesempatan yang sama bagi seluruh ASN berprestasi untuk berkontribusi. Dengan birokrasi yang diisi personel yang kompeten dan berintegritas, pemerintah akan lebih cepat tanggap dalam memberikan pelayanan.
”Jabatan adalah amanah yang membawa tanggung jawab besar, bukan sebuah hadiah yang harus dirayakan secara berlebihan. Kepada pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi, membangun sinergi, dan menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan kerjanya,” pesan Gubernur.
”Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin tinggi. Kita harus bekerja keras, inovatif, dan yang terpenting adalah menjaga kebersamaan. Saya percaya, dengan itu semua, Lampung akan menjadi provinsi yang unggul, berdaya saing, dan sejahtera,” ujarnya. (kmf)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar