ABPEDNAS Pesawaran Jadi Pelopor di Lampung, Bidik Tata Kelola Desa
Pesawaran (LB): Kabupaten Pesawaran menjadi yang pertama di Provinsi Lampung melantik Pengurus Anak Cabang (PAC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) di seluruh kecamatan.
Pembentukan kepengurusan di 11 kecamatan ini diharapkan memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawal pembangunan, mengawasi penggunaan Dana Desa, dan memastikan program pemerintah tepat sasaran.
Pelantikan PAC ABPEDNAS Kabupaten Pesawaran masa bakti 2025–2030 berlangsung di Aula Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Senin (19/10/2026).
Pelantikan dihadiri Bupati Pesawaran Nanda Indira, Wakil Bupati sekaligus Ketua DPC ABPEDNAS Pesawaran Antonius Muhammad Ali, Sekretaris Dewan DPD ABPEDNAS Provinsi Lampung Hanafiah Hamidi, Wakil Ketua I DPRD Pesawaran M. Nasir, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, para camat, serta kepala perangkat daerah terkait.
Bupati Nanda Indira mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Ia berharap amanah tersebut dijalankan secara bertanggung jawab untuk memperkuat fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
Menurut Nanda, terbentuknya kepengurusan PAC ABPEDNAS di seluruh kecamatan menjadi langkah penting dalam memperkuat organisasi sekaligus mendorong kabupaten lain di Lampung melakukan hal serupa.
“Pesawaran menjadi kabupaten pertama yang melaksanakan pelantikan PAC ABPEDNAS di Provinsi Lampung. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kabupaten lain untuk membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan,” ujarnya.
Ia menegaskan, BPD memiliki peran strategis dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.
Oleh karena itu, pengurus ABPEDNAS diminta memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan kapasitas, serta menjalankan tugas dan kewenangan secara cermat sesuai ketentuan yang berlaku.
Nanda juga mengingatkan pelantikan bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan awal dari tanggung jawab pengabdian kepada masyarakat. Ia mendorong pengurus menyusun dan menjalankan program kerja yang konkret serta membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat kemajuan desa.
“Pemerintah Kabupaten Pesawaran siap membuka ruang kerja sama seluas-luasnya. Mari kita perkuat sinergi dan soliditas untuk mewujudkan desa-desa di Bumi Andan Jejama yang semakin maju, makmur, dan sejahtera,” katanya.
ABPEDNAS Siap Kawal Dana Desa
Sementara itu, Ketua DPC ABPEDNAS Pesawaran Antonius Muhammad Ali mengatakan, pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh BPD agar semakin solid dan mampu menjalankan perannya secara profesional.
Ia mengapresiasi dukungan Bupati dan jajaran Pemerintah Kabupaten Pesawaran sehingga pelantikan pengurus PAC ABPEDNAS di 11 kecamatan dapat terlaksana.
Antonius menegaskan, ABPEDNAS berkomitmen mengawal pelaksanaan program pembangunan dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat desa.
Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Kampung Nelayan. Menurut dia, pengawasan dan koordinasi diperlukan agar pelaksanaan program tersebut dapat mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian desa.
“ABPEDNAS harus menjadi mata dan telinga masyarakat sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan desa. Kami siap mendukung program-program Pemerintah Kabupaten Pesawaran, terutama memastikan pengawasan Dana Desa berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Komitmen tersebut menempatkan penguatan fungsi BPD sebagai salah satu aspek penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Pengawasan diharapkan tidak hanya memastikan program berjalan sesuai aturan, tetapi juga menjaga agar kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Sekretaris Dewan DPD ABPEDNAS Provinsi Lampung, Hanafiah Hamidi, mengapresiasi pelantikan PAC ABPEDNAS di 11 kecamatan di Pesawaran. Ia berharap langkah tersebut menjadi pemantik bagi kabupaten lain untuk membentuk kepengurusan serupa.
Menurut Hanafiah, desa merupakan fondasi penting pembangunan daerah. Karena itu, penguatan kelembagaan BPD dibutuhkan untuk memastikan aspirasi masyarakat tersalurkan dan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ia juga mendorong seluruh jajaran ABPEDNAS memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah, tanpa mengabaikan fungsi serta kewenangan BPD dalam menjalankan tugasnya.
“ABPEDNAS Pesawaran diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi dan meningkatkan kapasitas BPD dalam mengawal pembangunan desa,” ujarnya.
(*/red)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar