‎Menata Pendidikan di Masa Transisi: Catatan Kritis bagi Dinas Pendidikan Provinsi Maluku ‎

‎PERSOALAN Yayasan Christina Martha Tiahahu, Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dan Persekolahan Pertiwi, sebenarnya merupakan masalah kecil yang bisa diselesaikan tanpa perlu melibatkan Bapak Gubernur (HL) dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku (AV).
‎
‎Menyikapi persoalan ini, seharusnya Dinas Pendidikan Provinsi Maluku menjadi lini terdepan dalam menyelesaikan semua persoalan; mulai dari tingkat sekolah, yayasan, masyarakat maupun lembaga lainnya. Saya melihat Surat Keputusan yang diberikan Bapak Gubernur kepada Plt. Kepala Dinas Pendidikan untuk mengatasi persoalan-persoalan di dunia pendidikan dalam waktu tiga bulan, tidak dimanfaatkan secara baik, bahkan sudah hampir tiga bulan belum ada perubahan di Dinas Pendidikan.
‎
‎Seharusnya Plt. Kepala Dinas Pendidikan menyadari bahwa waktu tiga bulan itu merupakan waktu yang sangat singkat sehingga harus mampu mengidentifikasi program prioritas jangka pendek yang membawa pengaruh jangka panjang, setelah itu menetapkan program utama yang menjadi prioritas dalam jangka tiga bulan kepemimpinan, bukan sekadar meng-copy paste program yang tidak penting atau menjadi rutinitas belaka di dinas pendidikan yang hanya pemborosan anggaran dan tenaga, apalagi saat ini negara sedang melakukan efisiensi anggaran dan menghadapi hutang.
‎
‎Beberapa program yang harus disikapi, misalnya seleksi kepala sekolah yang tidak penting dan hanya pemborosan anggaran dan tidak mampu menjaring kepala sekolah yang berkualitas. Sebab dalam empat tahun terakhir, stok kepala sekolah yang tersedia ada sekitar 700-800 lebih calon kepala sekolah yang siap diangkat. Mengapa tidak diangkat, tapi malah dibuat tes lagi? Apakah tidak ada pekerjaan?
‎
‎Parahnya lagi, hasil tes administrasi dan wawancara diumumkan, sementara tes tertulis tidak ada pengumuman. Namun saat pergantian kepala sekolah, ternyata diambil dari yang tidak mengikuti seleksi atau tidak memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri. Hal ini bisa dicek langsung di beberapa kepala sekolah yang ada di Provinsi Maluku baik SMA atau SMK kecuali khusus bagi daerah 3T.
‎
‎Oleh sebab itu, DPD FGII Provinsi Maluku meminta Bapak Gubernur Maluku (HL) dan Wakil Gubernur Maluku (AV) untuk mengambil kebijakan; Pertama, menunda pelaksanaan tes seleksi kepala sekolah tahun ini, karena masih ada banyak stok yang tersedia. Kedua, meninjau kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, sebab hasil seleksi tahun ini belum diumumkan, tapi sudah buat pengumuman seleksi baru. Ketiga, pemborosan anggaran dan keempat, Dinas Pendidikan tidak memenuhi kebutuhan.
‎
‎Kebutuhan yang sangat penting dan menjadi program prioritas utama bagi Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku selama tiga bulan adalah Menata sumber daya manusia yang berkualitas sehingga penyakit menahun berupa pungli, korupsi, kolusi dan nepotisme bisa dibasmi sampai akarnya, baik di tingkat sekolah, Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota maupun Dinas Pendidikan Provinsi. Jika program prioritas ini tidak dilakukan maka mutu pendidikan di Provinsi Maluku yang dijuluki Bumi Raja-Raja tidak akan menjadi lebih baik.
‎
‎Dinas Pendidikan Provinsi Maluku harus dipimpin sosok yang mampu membuat program prioritas, mengidentifikasi masalah dan bisa memecahkannya. Pemimpin harus memiliki ketajaman nalar. Orang Tatua Bilang; Jang sakit di tampa laeng, barobat di tampa laeng.
‎
‎Seorang tokoh pendidikan Provinsi Maluku pernah memgatakan, “Saya tidak bisa merubah Dikbud ini sebab sebagian yang datang di sini motivasinya proyek dan uang. Perubahan itu berawal dari motivasi yang benar”.
‎
‎Pernyataan ini sangat penting karena motivasi memegang peranan penting berhasil atau tidak menjalankan sebuah amanah untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan Pemerintah dalam memajukan kualitas pendidikan di Maluku. Sebagai seorang yang telah melanblang buana selama 35 tahun di bidang pendidikan dan pernah menjadi Kepala Sekolah, Pengawas dan Kepala Cabang Dinas, memiliki tanggung jawab untuk memajukan pendidikan.
‎
‎Berbicara data dan fakta pendidikan di Maluku, apakah saya menjadi musuhmu jika mengatakan yang benar? Ini menjadi catatan penting bagi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur karena hanya melalui pendidikan peradaban suatu daerah bisa berkembang maju setara daerah lain. “Hopkalweta… weee”. (**)
‎
‎Drs. Elvis Kolelsy, M.Si., Ketua DPD FGII Provinsi Maluku. Ambon, 10 Juni 2025