Pemprov Lampung dan BPKP Bersinergi Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Bandar Lampung (LB): Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dengan Tema “Pendidikan” sebagai langkah konkret menindaklanjuti hasil pengawasan sektor pendidikan di Aula Kantor BPKP Provinsi Lampung, Selasa (22/4/2025).
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Drs. M. Firsada, mengatakan pendidikan adalah hak dasar yang dijamin konstitusi dan merupakan fondasi utama pembangunan manusia. Ia menyampaikan pentingnya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan sebagai wujud tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Pendidikan merupakan salah satu indikator utama dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bersama dengan usia harapan hidup dan standar hidup layak. Peningkatan kualitas pendidikan akan menjadi pendorong utama dalam memperkuat daya saing bangsa di kancah global,” ujar Pj Sekda.
Pj. Sekda juga mengakui meskipun berbagai intervensi telah dilakukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, hasil pembangunan pendidikan di Lampung masih belum optimal. Oleh karena itu, Pj. Sekda mengapresiasi BPKP yang secara aktif mendorong perbaikan tata kelola pendidikan melalui pengawasan dan rekomendasi yang konstruktif.
“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen penuh dalam misi membangun sumber daya manusia yang unggul dan produktif. Kami mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil pengawasan BPKP dengan keseriusan yang tinggi demi peningkatan IPM yang lebih cepat dan merata,” tegasnya.
Senada dengan hal itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Nani Ulina Kartika Nasution, menekankan forum DKT ini dirancang untuk mempercepat implementasi tindak lanjut hasil pengawasan BPKP 2023 dan 2024, khususnya di bidang pendidikan. Forum ini juga bertujuan merumuskan strategi kolaboratif serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan.
“Kehadiran kita di sini adalah bukti nyata komitmen bersama dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan, terutama di sektor pendidikan, guna menciptakan SDM yang unggul dan produktif di Lampung,” ujar Nani.
Sebagai pengantar kegiatan diskusi panel, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Polhukam dan PMK), Iwan Taufik Purwanto, menyampaikan hasil pengawasan BPKP di bidang pendidikan tahun 2023 dan 2024.
Iwan menekankan, Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Lampung perlu melakukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan kinerja pembangunan bidang pendidikan untuk mendukung pencapaian tujuan Indonesia emas, Ia juga memaparkan berbagai isu strategis yang menjadi fokus pembahasan, seperti keselarasan kebijakan pendidikan lintas sektor, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, distribusi tenaga pendidik, pemanfaatan riset dan inovasi, hingga strategi mitigasi potensi kecurangan (fraud).
Kegiatan dilanjutkan diskusi panel dengan menghadirkan pembicara Direktur Sekolah Menengah Pertama di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Maulani Mega Hapsari, S.IP., M.A., Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Muhammad Hasbi, S.Sos., M.Pd., dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Eka Afriana, yang berbagi pengalaman dan strategi dalam mengatasi penurunan kondisi ruang belajar di kota Bandar Lampung.
Diskusi panel dimoderatori Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum Deputi Polhukam PMK BPKP, Ikhwan Mulyawan. Sebanyak 70 peserta menghadiri diskusi ini, terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Pendidikan, dan Inspektur se-Provinsi Lampung. (kmf)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar