Bandar Lampung (LB): Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung meminta media dan masyarakat turut mengawasi pengelolaan anggaran di daerah.
Demikian ditegaskan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Yusnadewi, S.E., M.M. saat ditemui usai kegiatan Media Workshop di Kantor BPK RI Provinsi Lampung, Selasa (17/10/2023).
Dia juga mengatakan siap menindaklanjuti, jika ada laporan terkait penyalahgunaan pengelolaan anggaran di daerah.
“Jika ada laporan dari teman-teman media terkait dugaan adanya penyalahgunaan anggaran di daerah, akan segera kami periksa. Karena teman-teman media yang tahu kondisi di lapangan, yang setiap hari bergelut mencari informasi,” ujar Yusnadewi.
“Misalnya ada tetangga yang berprofesi sebagai PNS dan tidak punya usaha lain, tiba-tiba membeli kendaraan mewah atau membangun rumah mewah. Hal seperti ini bisa dilaporkan kepada kami, nanti bisa dilakukan investigasi,” ujarnya mencontohkan.
Dia juga mengatakan jumlah anggaran yang diduga disalahgunakan tetap menjadi pertimbangan karena berkaitan dengan cost penanganan kasus yang dilaporkan. Namun, tegasnya, jika itu memang laporan masyarakat apalagi anggaran yang berkaitan dengan masyarakat pasti akan ditindaklanjuti.
“Kalau itu memang berdasarkan laporan, apalagi anggaran yang disalahgunakan berkaitan dengan kepentingan orang banyak, jelas akan kita periksa. Misalnya anggaran sekolah atau yang lainnya, nilainya Rp50 juta pun, jika memang itu laporan akan kami tindak lanjut,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini Yusnadewi mengajak media dan masyarakat untuk sama-sama mengawasi pengelolaan anggaran di setiap daerah. “Mari kita sama-sama awasi. Kalau memang terindikasi ada dugaan penyalahgunaan pengelolaan anggaran, laporkan, nanti kami akan turun langsung,” pungkasnya. (M. Aritonang)
