Gubernur Arinal Djunaidi Kukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Bandar Lampung (LB): Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung Suyarsih Fifi Herawati, Ak. M.Comm. menggantikan Sumitro, Ak., M.M., di Mahan Agung, Selasa (8/11/2022).

Pengukuhan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.B.A, Nomor : KP.01.03/Kep-424/K/SU/2022 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPKP.

Baca Juga

3 tahun  lalu

Gubernur Arinal Laksanakan Gerakan Tanam Cabai untuk Kendalikan Inflasi Pangan

152 Admin

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya berterima kasih kepada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang selama ini menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Lampung dan telah banyak membantu dalam pengelolaan keuangan daerah dan badan usaha dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ucap Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung pada Semester I Tahun 2022, digambarkan untuk kondisi Pemerintah Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Dari 16 Pemerintah Daerah (15 Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Provinsi Lampung) berdasarkan hasil pembinaan oleh BPKP, 12 Pemerintah Daerah telah memiliki maturitas SPIP Level 3. Kabupaten Lampung Barat segera memperoleh predikat tersebut dalam waktu dekat.
2. Tiga pemerintah daerah yang belum mencapai SPIP Level 3 adalah Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Mesuji.
3. Dua Pemerintah Daerah, yaitu Kabupaten Pringsewu dan Lampung Tengah telah memiliki tingkat kematangan manajemen risiko dengan Manajemen Risiko Indeks (MRI) mencapai skor 3.00.
4. Tiga belas pemerintah daerah telah memiliki APIP yang efektif, dengan tingkat kapabilitas berada pada level 3 dan 3 APIP segera menuju Level 3 yaitu Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Mesuji.
5. Pemerintah Provinsi Lampung dan 13 Kabupaten/Kota berhasil meraih opini WTP atas Laporan Keuangan 2021, sementara 2 Kabupaten lainnya memperoleh opini WDP, yakni Kabupaten Lampung Utara dan Kota Bandar Lampung.
6. Seluruh BUMD baik 8 BUMD Jasa Air, maupun 1 BUMD aneka usaha yang dilakukan pengawasan di wilayah Provinsi Lampung masih dalam kondisi yang kurang dan tidak sehat.

Dengan kondisi tersebut, Gubernur berharap peran Perwakilan BPKP Provinsi Lampung ke depan semakin baik, tidak hanya sebagai auditor yang melaksanakan pengawasan melalui assurance, namun juga diperkuat peran-peran consulting sehingga pada 2023 dan seterusnya, kondisi tata kelola pemerintahan dan keuangan serta badan usaha di Provinsi Lampung menjadi semakin baik.

Baca Juga

3 tahun  lalu

Pemprov Lampung Terima Penghargan Provinsi Tercepat Penyelesaian Batas Daerah dan Kode Desa

173 Admin

Dalam kesempatan ini Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPKP Perwakilan Lampung sebelumnya, Sumitro atas sinergi dan pengabdiannya terhadap pembangunan Provinsi Lampung, dan selamat bertugas kepada Suyarsih Fifi Herawati, Ak, M.Comm.

“Selamat bertugas Ibu Suyarsih Fifi Herawati, Ak, M.Comm. di Provinsi Lampung semoga kerja sama dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BPKP kian optimal. Saya berharap dengan perubahan kepemimpinan di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, hubungan yang sudah dibangun dengan baik selama ini mampu lebih ditingkatkan, sesuai dengan moto BPKP, Hadir Bermanfaat,” ujar Gubernur.

Sementara itu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi lampung Suyarsih Fifi Herawati dalam mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang sebelumnya, atas dedikasi dan pengabdiannya selama ini.

“Saya yakin di bawah kepemimpinan Bapak Sumitro, kehadiran Perwakilan BPKP Lampung telah dirasakan manfaatnya oleh semua pemangku kepentingan di Provinsi Lampung,” ucap Suyarsih.

Menjadi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, ucapnya, merupakan sebuah amanah yang tidak ringan untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan, khususnya di Wilayah Provinsi Lampung

“Oleh sebab itu, saya mengharapkan sinergi dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan untuk terus mengawal program prioritas pembangunan sehingga Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dapat selalu hadir dan kian bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Lampung,” ujarnya. (kmf/red)