Waduhh… Mensos Sebut Banyak Bansos Tersalur ke Keluarga Kades dan Lurah

JAKARTA (lampungbarometer.id): Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan banyak mendapat protes masyarakat karena penerima bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) banyak tersalur ke keluarga kepala desa lurah.

Dia menjelaskan hal itu terjadi karena saat ini data penerima Bansos ada di masing-masing pemerintah daerah (Pemda). Kemudian Pemda meminta ke desa atau kelurahan.

“Kami banyak dikomplain karena yang mendapatkan bantuan itu keluarganya kepala desa, lurah dan sebagainya,” katanya dalam Webinar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sabtu (19/6/2021)

Risma menerangkan masalah tersebut sedang diatasi dengan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hingga saat ini progresnya sudah mencapai 90%.

“Saat ini pembenahan data sudah 90%. Kami sedang melakukan pemetaan karena di dalam PKH unsurnya sangat beragam misalnya ada anggota yang disabilitas maka akan mempengaruhi penerimaan-penerimaan,” tuturnya.

Ke depan data penerima Bansos akan mudah terdeteksi, lebih transparan dan mudah dipantau siapa saja. Oleh karena itu, usulan itu akan kami buka mulai dari desa, kelurahan, RT, RW itu akan bisa dipantau siapa saja,” pungkasnya. (red)