LBH Bandar Lampung Dampingi Mahasiswa Unila Korban Dugaan Pelecehan Oknum Dosen 

Bandar Lampung (LB): YLBHI-LBH Bandar Lampung resmi memberikan pendampingan hukum kepada korban dugaan kekerasan seksual di Universitas Lampung (Unila) yang belakangan menjadi sorotan publik.

Kepada lampungbarometer.id, Direktur YLBHI-LBH Bandar Lampung, Prabowo Pamungkas, korban berinisial SA telah memberikan kuasa kepada LBH Bandar Lampung pada Selasa, 10 November 2026.

Baca Juga

6 hari  lalu

Polda Lampung Ungkap Dugaan Penggelapan 5 Unit Bus Senilai Rp 7,8 Miliar

955 admin

Prabowo mengatakan pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi sekaligus mendorong pengusutan perkara secara menyeluruh, baik melalui jalur pidana maupun mekanisme administratif di lingkungan kampus.

“YLBHI-LBH Bandar Lampung menegaskan, perlindungan korban menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pendampingan. Langkah yang dilakukan meliputi penerimaan pengaduan, penggalian informasi, penyusunan kronologi peristiwa, hingga identifikasi langkah hukum yang dapat ditempuh,” ujar Prabowo Pamungkas.

Dia juga memastikan pendampingan dilakukan dengan prinsip keberpihakan kepada korban, menjaga kerahasiaan identitas, menghindari tindakan menyalahkan korban (victim blaming), serta mencegah terjadinya reviktimisasi.

Baca Juga

6 jam  lalu

Terseret Dugaan Pelecehan Seksual, Dosen Unila Diberhentikan Sementara

527 admin

“Korban tidak boleh dibiarkan menghadapi persoalan ini sendirian, terlebih apabila terdapat relasi kuasa yang tidak seimbang antara korban dan pihak yang diduga melakukan kekerasan seksual, yang merupakan pengajar di Universitas Lampung,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).

Mengenai jumlah korban yang telah mengadu, LBH memilih tidak mengungkapkan informasi secara terbuka demi menjaga privasi, keamanan, dan keselamatan korban. Prabowo menilai, keterbukaan informasi mengenai identitas maupun jumlah korban berpotensi memunculkan tekanan sosial, intimidasi, hingga dampak psikologis baru bagi mereka.

Meskipun demikian, dia menyampaikan LBH Bandar Lampung membuka ruang pengaduan bagi siapa pun yang merasa menjadi korban atau mengetahui dugaan kekerasan seksual di lingkungan Unila.

“Penanganan perkara kekerasan seksual tidak boleh dibatasi hanya pada satu pengaduan apabila terdapat informasi atau dugaan korban lain yang relevan untuk ditelusuri secara profesional dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, korban mengharapkan keadilan, perlindungan, serta kepastian hukum atas peristiwa yang dialaminya. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pemenuhan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.

Menurut Prabowo, hingga kini masih terdapat hak korban yang dinilai belum dipenuhi oleh Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) maupun pimpinan Unila.

Korban membutuhkan keberanian institusi untuk mengungkap peristiwa secara objektif, memberikan perlindungan dari segala bentuk intimidasi dan tekanan, serta memastikan proses penanganan tidak dipengaruhi jabatan, kedudukan akademik, maupun relasi kekuasaan pihak yang dilaporkan.

“Harapan korban harus dijawab melalui tindakan konkret. Persoalan kekerasan seksual di perguruan tinggi bukan hanya menyangkut korban dan terduga pelaku, tetapi juga tanggung jawab institusi dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman dan bebas dari kekerasan seksual,” beber Prabowo. (*/Yadi)