Cegah Pernikahan Usia Dini, Pemkab Lampung Selatan Sosialisasi Digital Parenting
Lampung Selatan (LB): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus berupaya menekan angka pernikahan usia anak (pernikahan dini) di era 4.0, salah satunya dengan Sosialisasi Digital Parenting melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Bunda Forum Anak Kabupaten Lampung Selatan, Winarni Nanang Ermanto, mengatakan di Era 4.0 atau Revolusi Industri 4.0, teknologi informasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia, ditambah terbatasnya literasi tentang internet atau media sosial.
“Dengan adanya internet, manusia saat ini tidak bisa lepas dari media sosial, belanja online, WhatsApp, Facebook, Youtube, dan lainnya,” ujar Winarni saat membuka Sosialisasi Digital Parenting di Aula Rimau, Kantor Bappeda Lampung Selatan, Jumat (19/7/2024).
Menurutnya, hal tersebut berdampak terhadap perubahan besar-besaran dalam kehidupan manusia sehingga semua orang dapat mengakses informasi tanpa batas, termasuk informasi yang mengandung konten dewasa.
“Dengan mudah kita dapat berhubungan dengan orang lain tanpa batas di seluruh permukaan bumi, informasi dengan cepat hadir secara langsung dihadapan kita,” ujarnya.
Lebih lanjut Winarni menyampaikan secara nasional terdapat 11,2% anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun, dan 0,5% dari anak perempuan tersebut menikah pada saat mereka berusia 15 tahun. Dengan angka absolut jumlah pengantin anak sebesar 1.459.000 kasus.
“Khusus Lampung Selatan, pada 2023 terdapat 52 perkara pengajuan dispensasi nikah. Sebanyak 40 perkara dikabulkan Pengadilan Agama dan 12 perkara yang ditolak,” kata Winarni mengutip data dari Pengadilan Agama Lampung Selatan.
Oleh karena itu, Winarni berharap kegiatan digital parenting itu dapat meningkatkan wawasan dan informasi peserta, sebagai upaya guna pencegahan pernikahan usia anak di Lampung Selatan.
“Jadi nanti ibu-ibu yang mengikuti sosialisasi ini bisa menjadi pembicara seperti narasumber dalam kegiatan ini. Bu camat nanti langsung pimpin rapat, hasil kegiatan ini jadi bahan rakor. Ibu-ibu PKK di desa juga, minimal hasil sosialisasi ini bisa dibagikan di lingkungan keluarga,” kata Winarni. (kmf)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar