BANDAR LAMPUNG (lampungbarometer.id): Tokoh dan Pemerhati Pendidikan Gino Vanollie memberikan pernyataan terkait tanggapan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang menyesalkan statemen Mendikbud Ristek A. Nadiem Makarim bahwa ada tujuh daerah di Lampung melarang pembelajaran tatap muka (PTM) yang videonya viral.
Menanggapi pernyataan Gubernur dalam video tersebut, aktivis dan pemerhati pendidikan ini mengatakan saat ini pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas sangat penting untuk disegerakan karena pembelajaran online sudah tidak efektif karena sudah berlangsung terlalu lama, khususnya untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah.
“Jika memang level PPKM sudah turun dan sesuai dengan SKB empat Menteri, ada jaminan protokol kesehatan, support dari stakeholder sudah siap, kemudian sekolah sudah melakukan uji coba serta penerapan prokes sudah dievaluasi dan memungkinkan, seharusnya daerah sedapat mungkin melakukan PTM terbatas,” ujar Gino kepada lampungbarometer.id, Selasa (24/8/2021) malam.
Menurut Gino, dalam suasana normal saja Indonesia ini sudah begitu tertinggal dari Negara lain. Apalagi, kata dia, jika hari ini negara-negara lain sudah melakukan PTM, bahkan persentasi PTM di beberapa negara sudah mendekati 100%, sedangkan kita belum memulai maka ketertinggalan kita menjadi berlipat-lipat.
“Betul kita memang harus berhati-hati terhadap persoalan akan munculnya klaster baru, saya tentu saja sepakat akan hal ini, tapi tidak menjadi alasan bagi kita menunda pelaksanaan PTM terbatas ini. Jika menurut peraturan yang ada, daerah tersebut sudah memungkinkan, sebaiknya PTM terbatas segera dilaksanakan,” ucap tokoh yang juga pengamat pendidikan ini.
“Kita tahu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yakni pengukuran dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup, Provinsi Lampung adalah yang terendah di Sumatera. Nah, jika kita tertinggal dari daerah lain untuk mengambil inisiasi melakukan pembelajaran tatap muka, tentu juga akan berpengaruh terhadap kualitas peserta didik kita. Begitu kan,” ucapnya.
“Kita juga tahu sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) banyak mengandung dampak negatif, misalnya banyak anak putus sekolah, kemampuan kognitif peserta didik untuk menerima pelajaran pada tingkatan yang lebih lanjut terhambat. Jika angka anak putus sekolah semakin tinggi, ini akan mengancam IPM kita. Indikator penting dalam menentukan IPM adalah pendidikan (tingkat lama sekolah masyarakat), selain tingkat kesehatan dan daya beli masyarakat,” kata Gino.
“Jadi saat ini PTM terbatas sangat krusial dan penting untuk disegerakan sambil terus dievaluasi. Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung, yang level PPKM-nya sudah memungkinkan menyelenggarakan PTM, harus secepatnya berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada supaya PTM terbatas segera dilaksanakan sehingga ketertinggalan kita bisa diminimalisasi,” urainya.
Kepada lampungbarometer.id, dia juga menjelaskan dampak pembelajaran online dalam waktu lama juga berdampak pada stres orang tua dan peserta didik yang sudah sangat akut, sehingga sudah semestinya Gubernur bersinergi dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan skenario-sekenario terbaru sehingga PTM terbatas ini bisa segera efektif dilakukan.
“Saya yakin sekolah sudah lama menyiapkan untuk PTM ini, guru-guru kita juga semoga semua sudah divaksin sehingga PTM terbatas ini bisa dilakukan dengan baik sambil terus dilakukan perbaikan jika ada hal-hal yang memang perlu peningkatan,” katanya.
Selain itu, Gino juga berharap dalam kondisi seperti ini para pemimpin memberikan statemen yang arif, bijaksana dan tidak bersifat kontradiktif. Dia juga mengajak semua pihak berkontribusi dalam pembangunan Lampung, karena dia meyakini semua siap berpartisipasi positif untuk turut membangun Provinsi Lampung tercinta ini.
“Kita sangat mencintai provinsi ini dan tidak ingin daerah ini tertinggal dari daerah lain. Saat ini IPM Provinsi Lampung terendah di Sumatera, padahal dari sisi aksesibilitas, infrastruktur, dan dukungan SDM, rasanya tidak masuk akal; kita relatif dekat dengan ibu kota, aksesibilitas bagus serta ada perguruan tinggi yang relatif bagus, tapi IPM kita terendah di Sumatera. Tentu ini sangat mengagetkan, tapi faktanya seperti itu. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, masyarakat juga harus melakukan hal positif agar Lampung semakin membanggakan,” tandasnya.
Diketahui video wawancara wartawan dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menanggapai statemen Mendikbud Ristek A. Nadiem Makarim yang menyatakan 12 daerah yang masih melarang PTM dan mayoritas berada di Pulau Sumatera viral.
Dari 12 daerah yang disebut Nadiem, 7 berada di Provinsi Lampung yakni: Pemkab Way Kanan, Pemkab Tanggamus, Pemkab Lampung Tengah, Pemkab Lampung Utara, Pemkab Tulang Bawang, Pemkab Mesuji, dan Pemkab Pesawaran. Ketika wartawan menanyakan terkait hal ini, Gubernur meminta wartawan tersebut bertanya langsung dengan Menteri Dikbud Ristek Nadiem. Sebab, ujar Gubernur, baru dua hari daerah-daerah tersebut terbebas dari zona merah. (Herdi/Rudi)
