LAMPUNG UTARA (lampungbarometer.id): Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lampung Utara, Abdurrahman menegaskan tidak ada pungutan terhadap 143 panitia Pilkades serentak di Lampura untuk panitia Pilkades Kabupaten.
“Saya pastikan dan jamin tidak pernah ada instruksi melakukan pungutan untuk kabupaten, apalagi informasi mencapai Rp 5 juta per desa untuk kabupaten, itu tidak benar,” ujar Abdurrahman.
Dia juga menerangkan sosialisasi yang digelar panitia Pilkades di tingkat desa nantinya akan menghadirkan narasumber dari Kabupaten.
“Kalau anggaran operasional sosialisasi di tingkat desa Rp 5 juta mungkin saja karena itu ranah panitia desa, sedangkan honor narasumber dari Kabupaten memang ada ketentuan dan sah menurut hukum,” ujar Abdurrahman.
Ungkapan senada dikatakan Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten, Reza Pahlevi. Reza menegaskan setoran untuk kabupaten, kecamatan maupun pengamanan itu tidak pernah ada.
“Tidak ada setoran untuk kabupaten, kecamatan maupun pengamanan. Namun memang ada Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) yang mengadakan rapat koordinasi penentuan operasional sosialisasi di tingkat desa masing-masing karena sosialisasi di tingkat kabupaten hanya dihadiri Kades,” ucap Reza.
Dia juga mengatakan terkait pungutan atas nama kabupaten tidak benar karena anggaran Pilkades serentak dikelola Panitia Pilkades Desa dan BKAD tiap kecamatan untuk operasional sosialisasi dan honorer narasumber yang dihadirkan dari Dinas PMD, Bagian Hukum dan Kepolisian.
Sebelumnya ramai di media sosial panitia Pilkades desa mengeluhkan biaya untuk kabupaten, kecamatan dan pengamanan yang mencapai Rp 5 juta lebih. Namun ketika dikonfirmasi wartawan, panitia Pilkades mengatakan pungutan tersebut tidak ada.
“Kalau di desa kami Penagan Ratu, tidak ada istilah setoran untuk kabupaten Bang. Informasi dari mana itu,” ujar salah satu panitia Pilkades.
Demikian halnya Camat Sungkai Jaya, Wartoni menjelaskan tidak ada arahan apapun dari Kabupaten atau yang lainnya untuk menarik setoran.
“Tidak ada, namun kalau berupa operasional sosialisasi dan akomodasi untuk tim maupun nara sumber itu dimusyawarahkan panitia masing-masing dan jumlahnya juga tidak sama,” ujar Wartoni. (red)
