Parosil Larang Sekolah Pungut Iuran Kaos Olahraga
Lampung Barat (LB): Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menegaskan tidak boleh ada pungutan tambahan kepada orangtua siswa penerima program seragam sekolah gratis, termasuk untuk pembelian kaos atau pakaian olahraga.
Parosil menyampaikan penegasan tersebut saat membagikan seragam sekolah dan buku tulis gratis bagi peserta didik baru jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kecamatan Gedung Surian dan Kecamatan Air Hitam, Rabu (30/9/2026).
Pembagian dipusatkan di SMPN 1 Gedung Surian dan SMPN 1 Air Hitam. Dalam program tersebut, setiap siswa baru mendapatkan tiga stel seragam lengkap, yakni seragam utama—merah putih untuk SD dan putih biru untuk SMP—seragam Pramuka, serta seragam batik. Para siswa juga memperoleh buku tulis gratis.
Namun, Parosil mengaku masih menerima laporan adanya sekolah yang menarik iuran dari orangtua dengan alasan pengadaan seragam olahraga atau kaos.
“Ini ada laporan yang mengeluhkan adanya pungutan-pungutan. Mungkin Pak Bupati sampaikan, nggak usahlah sekolah memungut kepada orangtua untuk bikin seragam olahraga, untuk kaos,” ujarnya.
Menurutnya, pungutan yang nilainya relatif kecil tetap dapat mengurangi manfaat program pendidikan gratis yang telah disiapkan pemerintah daerah.
Ia mencontohkan adanya iuran Rp120 ribu hingga Rp150 ribu untuk pengadaan seragam olahraga.
“Walaupun tiga stel sudah kami berikan, masih ada lagi undangan orangtua, rapat lagi, mutusin untuk beli lagi seragam olahraga. Kecil, iurannya Rp120 ribu, Rp150 ribu, tapi programnya yang sudah bagus jadi tidak terasa manfaatnya,” tegasnya.
Parosil bahkan meminta sekolah tidak membuat kebijakan tambahan yang pada akhirnya menimbulkan persepsi bahwa program seragam gratis pemerintah tidak sepenuhnya gratis.
“Lebih banyak ibu-ibu ini nggosipin iurannya daripada bantuannya. Katanya gratis, apa yang gratis? Buktinya masih iuran. Betul apa tidak?” kata Parosil yang kemudian disambut jawaban “Betul” dari wali murid.
Parosil menegaskan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tetap menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas meski daerah menghadapi kebijakan efisiensi dan keterbatasan anggaran.
“Hari ini kita patut berbangga di tengah efisiensi anggaran, keterbatasan anggaran, tapi Pemerintah Lampung Barat komitmen dan konsisten dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya, yaitu pendidikan,” ujarnya.
Selain program seragam dan buku gratis, Pemkab Lampung Barat juga menjalankan program revitalisasi sekolah.
Parosil menyebut sejumlah sekolah di Kecamatan Gedung Surian telah mendapatkan program revitalisasi, salah satunya SD Negeri 1 Puramukti.
Sementara kondisi SMP Negeri 1 Gedung Surian, menurut Parosil, secara fisik masih tergolong baik dan lebih membutuhkan pemeliharaan. Meski demikian, sekolah tersebut telah diusulkan untuk mendapatkan program revitalisasi.
“Untuk SMP ini, kalau dilihat secara kasat mata, secara fisik, gedung ini masih bagus-bagus, tinggal mungkin pemeliharaan dan perawatan. Tapi tadi sudah saya tanyakan dengan Bu Kadis, apakah sudah diusulkan, ternyata sudah diusulkan, artinya masih dalam proses penilaian ataupun verifikasi dan validasi dari Kementerian Pendidikan Nasional,” jelasnya.
Ia berharap SMP Negeri 1 Gedung Surian dapat menjadi salah satu lokasi pelaksanaan revitalisasi sekolah jenjang SMP di Lampung Barat pada tahun berikutnya.
“Mudah-mudahan di tahun yang akan datang SMP Negeri 1 Gedung Surian ini akan menjadi salah satu lokus pelaksanaan revitalisasi sekolah SMP Negeri yang ada di Kabupaten Lampung Barat,” kata Parosil.
Parosil juga menyoroti kondisi sarana pendukung pembelajaran, terutama toilet sekolah. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ruang kelas, tetapi juga fasilitas penunjang yang memengaruhi kenyamanan siswa.
“Kita harus lebih juga memikirkan bukan hanya sarana di dalam ruang belajar saja, tetapi sarana pendukung. Karena Bupati masih sering mendapatkan laporan dari orang tua termasuk juga dari anak-anak yang sering mengeluhkan, di saat mereka mau buang air kecil ternyata toiletnya kurang terawat, kurang bersih,” ungkapnya.
Karena itu, ia meminta sekolah yang memiliki toilet rusak atau tidak berfungsi optimal segera mengajukan proposal kepada pemerintah daerah.
Permintaan tersebut disampaikan seiring Pemkab Lampung Barat yang mulai mempersiapkan penyusunan RAPBD 2027.
“Belajarnya siswa-siswa ini akan merasa nyaman, tenang, mengasyikkan kalau sarana pendukung ini dapat kita penuhi. Bagi sekolah yang toiletnya kurang berfungsi optimal entah karena airnya tidak berfungsi atau memang sudah rusak dan tidak layak lagi, segera ajukan proposalnya,” pungkasnya. (*/red)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar