Ikuti Rapat Penilaian Kepala Daerah, Marindo Paparkan Strategi Turunkan Jumlah Pengangguran
Bandar Lampung (LB): Sekda Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengikuti rapat penilaian kepala daerah dalam rangka apresiasi kinerja pemerintah daerah pada dimensi penurunan tingkat pengangguran yang diselenggarakan Kemendagri secara virtual dari Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (1/4/2026).
Marindo menyampaikan Provinsi Lampung memiliki komposisi usia produktif (15–64 tahun) sebesar 69,24 persen dari total penduduk yang menjadi potensi besar mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Meskipun demikian, dia menyampaikan masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum optimal, upah minimum provinsi yang rendah, serta struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian dengan produktivitas yang belum maksimal.
“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menurunkan tingkat pengangguran melalui pendekatan terintegrasi dari hulu ke hilir melalui perluasan kesempatan kerja, sinergi dengan program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), serta berbagai program lintas sektor lainnya,” ujar Marindo.
Data menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada 2025 tercatat 4,21 persen. Berdasarkan tingkat pendidikan, pengangguran masih didominasi lulusan SMA dan SMK, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja.
Dari sisi struktur ketenagakerjaan, sektor informal masih mendominasi dengan proporsi 64,72 persen yang menunjukkan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan penciptaan lapangan kerja formal. Oleh sebab itu, Pemprov Lampung mengarahkan strategi pembangunan ketenagakerjaan melalui berbagai insentif, stimulus, serta kebijakan yang terintegrasi.
Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pelatihan vokasi bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), khususnya bagi masyarakat pada desil 1 dan 2, serta pelatihan kewirausahaan dan manajemen untuk mendorong kemandirian ekonomi. Selain itu, pelatihan standardisasi produk juga diberikan guna meningkatkan daya saing usaha.
Pemerintah juga memperkuat akses informasi pasar kerja melalui aplikasi SiGajah, serta memberikan perhatian kepada kelompok rentan melalui program pemberdayaan dan layanan bagi penyandang disabilitas. Untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja, Pemprov Lampung melakukan sosialisasi pembatasan pengiriman pekerja migran perempuan non-skill.
Marindo menegaskan penurunan tingkat pengangguran tidak bisa hanya dilakukan pemerintah, tapi harus bersinergi dengan berbagai pihak.
Sebagai inovasi, Pemprov Lampung juga mengembangkan program “Desaku Maju” yang fokus pada pembangunan berbasis desa untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta mengembangkan ekonomi lokal. (kmf)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar