‎Intervensi Harga, Pemerintah Gelontorkan 250 Ribu Ton Beras Murah

‎Bandar Lampung (LB): Pemerintah segera menggelontorkan 250.000 ton beras murah atau beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada bulan ini hingga Juli 2025 sebagai langkah mengintervensi harga beras yang tinggi.
‎
‎Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan penyaluran beras SPHP ini diprioritaskan untuk wilayah dengan harga beras yang mahal. Untuk daerah dengan harga beras stabil, ucapnya, belum menjadi prioritas untuk menghindari anjloknya harga di daerah tersebut.
‎
‎”SPHP disiapkan 1,5 juta ton setahun, (untuk Juni-Juli) disalurkan 250 ribu ton. Sebelumnya Januari-Februari 2025 181 ribu ton,” kata Arief, Minggu (8/6/2025).
‎
‎Distribusi beras SPHP ini bersamaan dengan penyaluran bantuan pangan beras yang menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Masing-masing KPM akan menerima 10 kilogram (kg) beras per bulan, artinya satu keluarga dapat 20 kg beras selama Juni dan Juli.
‎
‎Beras SPHP didistribusikan ke pasar tradisional dan ritel modern dengan penjualan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium Rp 12.500/kg. Biasanya beras SPHP dijual dalam kemasan 5 kg, jadi harganya di pasaran Rp 62.000.
‎
‎”Wilayahnya kita utamakan daerah yang memang paling perlu. Paling perlu maksudnya yang harga berasnya sudah mulai tinggi, misalnya Papua, Maluku, Indonesia Timur itu. Termasuk daerah sentra atau tidak sentra, tapi harga berasnya ada kenaikan, itu juga yang harus didahulukan,” urai Arief.
‎
‎Berdasarkan Panel Harga Bapanas periode 7-8 Juni, harga beras medium secara nasional masih tinggi. Disparitas harga terhadap HET tembus 11,14 persen dengan harga rata-rata Rp 13.893 per kg.
‎
‎Harga beras SPHP juga menyesuaikan HET masing-masing daerah yang dibagi tiga zona.
‎
‎Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi memiliki HET beras Rp 12.500 per kg. Faktanya harga rata-rata beras di zona ini mencapai Rp 13.374 per kg, atau 6,99 persen di atas HET.
‎
‎Zona 2 meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan memiliki HET beras Rp 13.100 per kg. Namun, rata-rata harga di zona ini mencapai Rp 14.190 per kg, atau 8,32 persen di atas HET.
‎
‎Di Zona 3, kondisinya lebih parah. Zona yang meliputi Maluku dan Papua ini memiliki HET beras Rp 13.500 per kg. Faktanya, rata-rata harga beras di dua provinsi ini melonjak hingga Rp 15.842 per kg, atau 17,35 persen di atas HET.
‎
‎Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimis harga beras di pasar akan turun seiring digelontorkannya beras murah. Namun, penyaluran hanya dilakukan di daerah yang mengalami kenaikan harga.
‎
‎“Di daerah yang terjadi inflasi, maka beras akan diintervensi di sana. Tapi yang daerah rendah jangan dong, terpuruk nanti,” ujar Amran.
‎
‎Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) berada di level 106,51 pada April 2025. Angka ini lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 108,95.
‎
‎Dengan fenomena ini, Amran berharap penyaluran beras murah harus tepat sasaran. Jangan sampai malah merugikan petani. “Artinya produksi banyak. Ini juga menunjukkan bahwa produksi di lapangan masih tinggi,” kata Amran.
‎
‎Amran juga menjelaskan, beras SPHP tidak akan disalurkan kepada daerah dengan harga yang rendah. Hal itu akan berdampak pada semakin menurunnya harga beras dan gabah di daerah tersebut.
‎
‎”Pada tempat yang harga masih relatif rendah atau ada harga beras di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) di tempat itu, jangan keluar SPHP, kenapa? Tambah menekan harga di tingkat petani dan itu membuat petani kita bisa terpuruk,” ucapnya.
‎
‎Penyaluran SPHP dilakukan saat masa panen raya habis karena dalam situasi itu, biasanya harga gabah meningkat karena produksi yang telah menurun di masa tanam. (ak)