Bandar Lampung (LB): Pj. Gubernur Samsudin mengapresiasi upaya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mencegah kebocoran anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo.
Hal tersebut disampaikan Samsudin pada acara Eksekutif Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Mahan Agung, Bandar Lampung, Rabu (22/1/2025).
“Ini merupakan agenda tahunan BPKP. Setiap mulai tahun anggaran BPKP harus menyampaikan apa yang harus kita lakukan ke depan dan bagaimana cara penyusunan program yang sesuai dengan visi misi yang sudah ditetapkan,” ujar Samsudin.
Diketahui, Asta Cita Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 mengamanahkan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional di antaranya: Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebesar 8%; Pengentasan kemiskinan target 2029 turun menjadi 4,5% dan kemiskinan ekstrem menjadi 0% tahun 2026; serta Peningkatan kualitas SDM Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) meningkat 0,59% pada 2029.
“Tiga hal ini harus menjadi prioritas dalam penyusunan program. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan perencanaan yang tepat dan relevan dengan target kinerja yang diharapkan melalui program dan kegiatan yang konkret dan tepat sasaran,” ujarnya.
“Hal ini ditekankan Bapak Presiden Prabowo saat Rapat Koordinasi Nasional pada 7 November 2024 di Sentul. Presiden menekankan Negera Indonesia itu negara kaya, negara yang makmur. Maka tidak ada alasan bagi masyarakatnya untuk tidak sejahtera,” imbuhnya.
Menurut Pj. Gubernur, persoalan yang muncul adalah terdapat kebocoran saat menyusun program dan anggaran yang cukup besar. Oleh sebab itu, dia meminta seluruh sektor melaksanakan program dengan baik, jangan banyak kebocoran, fokus untuk melayani masyarakat.
Untuk mencapai tujuan pembangunan dan amanat pemerintah tersebut, ucap Samsudin, kita harus mengkonvergensi perencanaan dan penganggaran lintas sektor serta sinergi dan kolaborasi yang tepat dalam pelaksanaannya.
“Tujuan tidak mungkin dapat dicapai hanya oleh satu pihak saja atau dalam hal ini satu instansi pemerintah di Provinsi Lampung dan organisasi perangkat daerah (OPD) saja, harus didukung perencanaan yang konvergen dan memadai di daerah yang nantinya akan dituangkan dalam RPJMD,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Lampung Nani Ulina Kartika Nasution menyampaikan kegiatan Eksekutif Meeting ini dalam rangka evaluasi atas Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2025 yang akan dilaksanakan BPKP dan dilakukan serentak di seluruh provinsi di Indonesia.
Kegiatan ini, jelas Nani, adalah melaksanakan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar seluruh program pembangunan prioritas dikawal BPKP yang merupakan internal auditor Presiden. Menurutnya, BPKP diminta memastikan seluruh target kinerja yang ditetapkan Presiden melalui Program Asta Cita dapat terwujud di seluruh pemerintah daerah.
“Pengawasan yang kami lakukan tidak di ujung, tidak post audit, tapi mulai dari proses perencanaan. Kami berharap sebelum dilaksanakan, kita pastikan perencanaan itu memang akan mengungkit pencapaian target kinerja yang diharapkan. Ini bukan tugas mudah, penuh tantangan yang harus kita sikapi bersama,” ujarnya.
“RPJMD dapat kita katakan memadai jika memenuhi 4 aspek; Penetapan Ultimate Outcome, Konvergensi perencanaan penganggaran, Penetapan OPD terkait sektor; Ketepatan indikator dan target program, kegiatan, sub kegiatan,” jelas Nani.
Dia mengungkapkan kegiatan ini juga untuk menilai apakah program kegiatan/subkegiatan dan anggaran dirancang secara efektif dan efisien; menilai potensi ketercapaian kinerja sasaran pemerintah daerah; memantau tindak lanjut hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun sebelumnya; serta memberi saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah.
“Ruang lingkupnya adalah terhadap 5 sektor, yaitu pendidikan, kesehatan, kemiskinan, stunting, dan ketahanan pangan. Kegiatan ini diharapkan akan mencapai ultimate outcome yang telah ditetapkan,” harapnya. (kmf)
