Jakarta (LB): Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan sederet pesan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen); mengkaji ulang zonasi hingga jangan lagi kriminalisasi guru.
Seperti dikutip dari detikcom, Selasa (12/11/2024), pesan ini disampaikan Gibran kepada Mendikdasmen Abdul Mu’ti dan jajaran serta para kepala dinas pendidikan se-Indonesia saat pembukaan Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City Hotel, Jl Sultan Iskandar Muda, Kebayoran, Jakarta, Senin (11/11/2024).
1. Kaji Ulang Zonasi
“Bapak-Ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak-Ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan, karena jumlah guru kita itu belum merata. Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru,” tutur Gibran dalam sambutannya.
Gibran menambahkan, zonasi menjadi pekerjaan rumah untuk Mendikdasmen Abdul Mu’ti. Zonasi, menurutnya adalah program yang baik, tapi belum bisa diterapkan di semua wilayah. Pengalamannya menjadi Wali Kota Solo beberapa waktu lalu, Gibran menjelaskan banyak sekali keluhan warga yang diterimanya dari tahun ke tahun terus berulang. Dia mencoba menyampaikan keluhan warga ke Kemendikbudristek saat itu. Namun sayang belum direspons. Gibran minta kebijakan zonasi ini untuk dikaji lagi.
“Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak-Ibu, tiap tahun permasalahannya sama, komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang, berulang, berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak-Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan ataukah akan kembali ke sistem yang lama. Silakan nanti didiskusikan. Jadi jumlah guru yang belum merata dan fasilitas yang belum merata juga,” pesan dia.
Salah satu pola yang diamati menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah perpindahan domisili di kartu keluarga warga-warga Solo.
“Ini (zonasi) perlu dikaji lagi,” tegasnya.
2. Jangan Lagi Kriminalisasi Guru
Gibran juga menyampaikan pesan agar sekolah menjadi tempat yang aman bagi guru dan murid. Jangan ada lagi kasus kekerasan, bullying hingga kriminalisasi guru.
“Ini salah satu contoh-contoh yang ada sekarang. Sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi ya saya mohon maaf, jangan Undang-Undang Perlindungan Anak ini dijadikan senjata untuk menyerang para guru. Ini mungkin ke depan perlu kita dorong juga, Pak Menteri, Undang-Undang Perlindungan Guru. Jadi guru itu bisa nyaman dan juga guru mempunyai ruang untuk mendidik dengan cara-cara yang tetap disiplin, tapi harus ada Undang-Undang dan Perlindungannya,” pintanya kepada Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
“Jadi saya mohon Bapak-Ibu, jangan sampai ada lagi terjadi kasus-kasus seperti ini,” imbuhnya.
3. Sekolah Khusus Korban Kekerasan
Mantan Wali Kota Solo ini juga berpesan agar perlu dipikirkan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Mereka, para korban kekerasan seksual itu, butuh perhatian khusus dan jangan sampai putus sekolah karena menjadi korban.
“Kemarin sudah kami bahas dengan Pak Menteri bagaimana anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan lain-lain ini harus mendapatkan atensi khusus. Jangan sampai mereka malah dikeluarkan dari sekolah. Kalau bisa kita beri atensi khusus, kalau bisa dibangunkan sekolah khusus untuk mereka. Ini idenya Pak Menteri ya, bukan ide saya,” ungkap Gibran.
Wakil Presiden menilai ide ini sangat baik sehingga dia yakin Presiden Prabowo juga akan menyambut ide Mendikdasmen soal sekolah khusus korban kekerasan ini.
“Dan ini saya kira ide yang sangat baik dan saya kira nanti kalau dilaporkan ke Pak Presiden Prabowo, dia pasti akan menyambut baik juga. Jadi sekolah khusus untuk para korban kekerasan. Ini saya kira sangat baik sekali. Jadi jangan sampai mereka ditinggal, mereka tuh malah harus mendapatkan atensi khusus,” jelas dia.
4. Mengajarkan Matematika Sejak TK
Tak lupa Gibran juga menyinggung kembali wacana mengajarkan matematika sejak TK. Bahkan mata pelajaran artificial intelligence (AI) dan coding akan diterapkan sejak SD hingga SMP.
“Kemarin sempat kita bahas juga, mungkin ini juga teman-teman media sudah banyak mendengar, bagaimana nanti akan diterapkan pelajaran matematika di tingkat TK. Saya kira ini sangat baik. Dan kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding,” tuturnya.
Gibran mengungkapkan pemerintah mendorong hal ini agar Indoensia tidak kalah bersaing dengan India dan negara-negara berkembang lainnya.
“Jadi jangan sampai kita kalah dengan India. Karena sekali lagi Bapak-Ibu, ya untuk menuju Indonesia Emas kita butuh generasi emas. Kita ingin lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lain-lainnya,” tuturnya.
5. Percepat Renovasi Sekolah Rusak
Gibran juga meminta agar renovasi sekolah rusak dipercepat. Kemendikdasmen diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
“Anggarannya sudah ada. Jangan sampai ada lagi sekolah yang roboh, bocor. Jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang rusak. Ini nanti silakan Pak Menteri berkoordinasi dengan Pak Menteri PU, sekolah mana saja yang nanti akan mendapatkan bantuan untuk negeri dan swasta. Jadi sekali lagi kita ingin kebijakan ini, anggaran ini bisa tepat sasaran sehingga langsung mengena penerima manfaatnya,” pesan dia.
6. Kawal Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah
Terakhir, Gibran menitipkan Program Makan Siang Bergizi Gratis di sekolah. Gibran meminta program unggulan Presiden Prabowo ini dikawal agar berjalan lancar.
“Nah, terakhir Bapak-Ibu, saya titip Program Makan Siang Gratis. Ini sudah kami uji-cobakan di beberapa sekolah, sudah berjalan dengan baik. Ya mungkin ada beberapa satu-dua masukan dan saya kira di ruangan ini semuanya setuju dengan program yang ini,” tutur Gibran.
“Jadi sekali lagi Bapak-Ibu, mohon program ini dikawal dengan baik, anak-anak kita dikawal dengan baik, dan saya titip semoga nanti di akhir Rakor ini kita bisa menghasilkan kebijakan yang baik untuk anak-anak kita,” pungkasnya. (*/red)
