Jakarta (LB): Ingin memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat desa hingga pendampingan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, mengusulkan tambahan anggaran Rp 1,4 triliun.
“Kita tadi minta anggaran Rp 1,4 triliun tambahan, tergantung nanti Menteri Keuangan sama Komisi V. Karena sifatnya sekarang itu, kami di desa itu ingin pemberdayaan dan pendampingan. Pemberdayaan itu dalam rangka misalkan bagaimana desa itu menjadi swasembada pangan, menyambut makan siang bergizi,” kata Yandri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024).
Yandri mengatakan banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk memajukan desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, ucapnya, dibutuhkan bantuan dari Pemerintah Pusat.
“Kemudian potensi yang ada di desa itu kan banyak sekali desa wisata, desa agro, kemudian potensi ekonomi yang lain yang memang selama ini mungkin masih terpendam dan belum bisa dimaksimalkan,” katanya.
“Memang itu perlu afirmasi, perlu pembelaan, perlu campur tangan pemerintah pusat melalui anggaran yang tersedia,” ujarnya.
Yandri mengatakan semula anggaran yang disepakati untuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal senilai Rp 2,1 triliun. Dengan demikian, jika anggaran itu disetujui maka totalnya menjadi Rp 3,5 triliun.
Yandri juga mengatakan mengatensi 3.000 desa yang belum dialiri listrik. Menurutnya hal itu menjadi prioritas.
“Ya, nanti kalau secara khusus itu kita akan bicarakan dengan kalau listrik dengan PLN kan. Kalau infrastruktur dengan PU (perumahan), intinya kita ingin melibatkan banyak pihak karena saya ingin koordinasi itu bisa maksimal,” ujar Yandri.
“Saya kemarin datang ke Desa Tertinggal setelah saya telepon langsung di lokasi Pak Menteri PU, Pak Menteri PU langsung setuju menjadi prioritas,” katanya (Andi).
