Bandar Lampung (LB): Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Lampung secara resmi diakui pemerintah, dengan terbitnya Surat Tanda Lapor Keberadaan (STLK) dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Lampung, Kusaeri Suwandi bersyukur dengan telah terbitnya STLK DPD HNSI Lampung.
Kusaeri menyebutkan, STLK dengan Nomor 210/032/VI.07/2024 itu ditandatangani Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung M. Firsada diserahkan Kabid Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Ormas Kesbangpol Provinsi Lampung, Rahmad Haryadi, pada Jumat, 12 Juli 2024.
“Kami mengapresiasi Pejabat Badan Kesbangpol Provinsi Lampung yang telah merespon cepat keberadaan DPD HNSI Lampung dengan mengeluarkan STLK organisasi,” ujarnya, Selasa (16/7/2024).
Kusaeri menambahkan penerbitan STLK organisasi tersebut juga mengikuti tahapan atau proses sesuai prosedur dengan mengajukan surat permohonan dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan
Sementara itu, Sekretaris DPD HNSI Lampung, Iswandi. menjelaskan tentang kegiatan yang telah dilaksanakan organisasi. Sejak pelantikan DPD HNSI Lampung pada April 2024, banyak kegiatan yang dilakukan, di antaranya pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Nelayan, pendampingan dan bantuan hukum kepada nelayan. Kemudian, bakti sosial dengan memberikan bantuan kepada 200 anak yatim piatu.
Kepada semua pengurus HNSI di kabupaten/kota se Lampung, Iswandi mengajak untuk melaksanakan tugas dengan tulus, tanpa pamrih, demi mewujudkan masyarakat nelayan sejahetera yang merupakan misi dari HNSI
“Ke depan, kami akan terus menjalankan visi dan misi organisasi dan kami juga persilakan masyarakat luas, khususnya para nelayan untuk bersinergi atau bergabung di organisasi ini dalam menggapai tujuan yang sama,” ajaknya.
Terpisah Wakil Ketua IV DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lampung, Tino Sujadi berkomitmen membantu pemerintah dalam menyejahterakan nelayan.
DPD HNSI Lampung telah menyusun program strategis sesuai visi misi dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berlaku.
“Kami mencoba ikut berpartisipasi untuk membantu pemerintah dalam menyejahterakan nelayan; nelayan tangkap maupun budi daya,” ungkapnya (*/red)
Tidak ada komentar