Ekonomi dan BisnisLampung Selatan

TPID Lamsel Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi yang Digelar Kemendagri secara Virtual

144
×

TPID Lamsel Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi yang Digelar Kemendagri secara Virtual

Sebarkan artikel ini

Lampung Selatan (LB): Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lampung Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah 2024 yang diselenggarakan Kementerian Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual meeting, Senin (12/2/2024).

Rakor inflasi minggu kedua Februari 2024 yang dihadiri berbagai provinsi dan kabupaten di Indonesia secara daring ini, diikuti TPID Lampung Selatan dari Ruang Kepala Bagian Perekonomian, Setdakab Lampung Selatan.

Dalam rapat ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, terjadi penurunan angka inflasi sebesar 0,04 persen.

Menurut Tito, pada Januari 2024 inflasi Indonesia berada di angka 2,57 persen sedangkan Desember 2023 di angka 2,61 persen. Meskipun demikian, Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tetap waspada dan tidak lengah terhadap penurunan angka inflasi tersebut.

“Masalah inflasi, stabilitas harga pangan dan jasa ini harus tetap kita berikan atensi. Kita tidak tahu apakah dampak pesta demokrasi ini akan berimbas pada permintaan (demand) atau tidak, karena sangat berpengaruh terhadap kecukupan suplai,” ujar Tito.

Tito juga menyampaikan angka inflasi pada Januari masih dipengaruhi oleh makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,04 persen. Sementara itu, angka inflasi yang cukup tinggi pada Desember dipengaruhi oleh even Natal dan tahun baru.

“Di dorong libur besar Natal dan tahun baru yang cukup panjang sehingga berimbas pada kenaikan sektor transportasi, masyarakat mobile melakukan rekreasi dan perawatan pribadi,” ungkapnya.

Untuk inflasi di tingkat daerah, Tito Karnavian menyebut cukup bervariasi, terdapat daerah yang cukup bagus bisa mendekati angka nasional dan di bawah nasional. Namun, ada beberapa daerah yang angka inflasinya masih berada di atas rata-rata nasional, 2,57 persen.

“Yang terendah ada Bangka Belitung 1,21 persen, Papua Barat Daya 1,49 persen, Papua 1,52 persen dan DKI Jakarta 1,83 persen. Sementara tertinggi, seperti Papua Tengah 4,76 persen, Papua Selatan 4,51 persen dan Gorontalo 4,40 persen,” katanya. (kmf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *