Bandar Lampung (LB): Wakil Gubernur Lampung Chusnunia, menghadiri webinar dengan Tema “Sinergi Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” melalui virtual meeting di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Senin (26/6/2023).
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menyampaikan cara memperkuat terhadap hal yang sangat substantif bagi kehidupan kebangsaan khususnya memberi perlindungan terhadap pekerja imigran indonesia.
Menurut data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2007 – 2023 terdapat 9 juta warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, tapi yang terdata hanya 4,686 juta WNI. Ini berarti ada 4,3 juta yang belum terdata yang bisa jadi diberangkatkan secara non-prosedural dan berpotensi mengalami berbagai macam eksploitasi.
Dampak TPPO ini sangat terasa di masyarakat secara materil maupun moril, karena kejahatan tersebut tentu harus dihentikan dan tidak berlanjut dari tahun ke tahun untuk menjadikan bangsa yang merdeka dan berdaulat.
Bahkan persoalan TPPO mendapat perhatian serius Presiden Joko Widodo. Presiden menegaskan langkah-langkah untuk menangani hal ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan webinar dan memastikan seluruh pemerintah daerah bekerja dan mendukung gugus tugas di masyarakat.
Sementara dalam laporannya Kasubbid Politik dan Pemerintahan Umum, mengatakan pada 19 Mei 2023 sudah dilaksanakan webinar untuk meningkatkan pemahaman seluruh aparat dan stakeholder dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.
Latar belakang diselenggarakannya webinar ialah data yang menunjukkan ada 1.260 orang yang menjadi korban TPPO. Sedangakan berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2NI) sebanyak 1.900 mayat TKI yang menjadi korban TPPO setiap tahun.
“Oleh karena itu, sejalan dengan Perpres 19 tahun 2023 maka jajaran harus lebih lagi untuk melindungi warga dan masyarakat,” katanya.
Hadir secara daring dalam kegiatan tersebut Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong, Deputi Opslat Bakamla Laksda Bambang Irawan, Kombes Pol. Enggar. Sedangkan dari Provinsi Lampung hadir secara luring Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Fitrianita Damhuri, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, dan perwakilan Perangkat Daerah terkait. (kmf)
