Bandar Lampung (LB): Pemprov Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di Ruang Command Center Lt. 2 Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (14/11/2022).
Dalam rapat dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan diikuti Gubernur dan Bupati serta Wali Kota se-Indonesia ini, Pemprov Lampung diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kusnardi didampingi perwakilan Forkopimda Provinsi Lampung dan pejabat pimpinan tinggi Pratama OPD terkait.
Dalam rapat koordinasi ini John Wempi Wetipo mengatakan pada Periode Oktober 2022 terjadi deflasi 0,11 persen sehingga secara year on year angka inflasi nasional mengalami kenaikan menjadi 5,71 persen.
“Komoditas dominan yang memberikan andil inflasi yaitu beras, bensin, tukang, bahan bakar rumah tangga, rokok filter dan kretek, nasi dan lauk pauk, tempe, angkutan dalam kota, dan uang kuliah akademi,” jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan sampai pekan kedua November ini, bawang merah menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di 20 provinsi dan kenaikan harga di 149 kabupaten/kota.
“Enam upaya Pemda dalam penanganan inflasi daerah yaitu: melaksanakan operasi pasar murah; melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang; kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan; gerakan menanam; merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT); serta dukungan transportasi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),” ungkapnya.
John juga menyebutkan baru ada 12 Pemda yang telah melakukan keenam upaya tersebut. Oleh sebab itu, dia berharap pemerintah daerah yang belum melakukan upaya tersebut bisa segera melaksanakannya agar inflasi bisa ditekan lebih cepat.
Narasumber dari Kementerian Perdagangan mengingatkan menjelang Tahun Baru dan Natal akan ada tren kenaikan permintaan dan ini perlu diantisipasi bersama. Selain itu, ada kenikan harga komoditas kedelai, tempe yang merupakan komoditas turunannya memberikan sumbangan inflasi sehingga harus menjadi perhatian.
Dia juga menyampaikan saran agar mengadopsi langkah Pemerintah Salatiga yakni memberikan subsidi Rp2.000 kepada pengrajin tahu tempe unuk meringankan agar bisa memproduksi dengan harga keekonomian dengan kisaran harga Rp11.000.
Selain itu ada kenaikan harga beras, diharapkan seluruh kabupaten/kota bekerjasama dengan Bulog melaksanakan kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH).
“Kami meminta seluruh daerah melakukan koordinasi dengan Bulog untuk melaksnakan KPSH agar Bulog melakukan intervensi pasar,” kata dia.
Menghadapi Natal dan Tahun Baru dia berharap daerah-daerah yang masyarakatnya mayoritas melaksanakan Natal untuk melaksanakan Rakorda dengan stakeholder terkait, terutama pelaku usaha. Kemudian mengecek ketersediaan barang di gudang distributor untuk memastikan stok aman menjelang Natal dan Tahun Baru dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru. (red)
