Pemprov Lampung

Pemprov Lampung Gelar Rakor Bahas Program Smart Village

33
×

Pemprov Lampung Gelar Rakor Bahas Program Smart Village

Sebarkan artikel ini

BANDAR LAMPUNG (lampungbarometer.id): Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Kepala Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung bersama Dinas PMDT Provinsi dan Kabupaten/Kota di Hotel Bukit Randu, Senin (25/1/2021).

Rapat Koordinasi yang diikuti 70 orang peserta dari Disdukcapil dan Dinas PMDT Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung ini membahas pemanfaatan data kependudukan untuk implementasi Program Smart Village.

Dalam arahannya, Fahrizal mengharapkan rapat koordinasi ini menjadi media untuk menyamakan persepsi agar pembangunan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.

“Kita harus membangun dengan berbasis data. Dengan kemajuan teknologi, kita semakin dimudahkan dalam hal integrasi data,” ungkap Fahrizal.

PEMPROV Lampung gelar Rapat Koordinasi bahas pemanfaatan data kependudukan untuk implementasi Program Smart Village.

Fahrizal berpesan agar pemanfaatan teknologi dikelola secara baik dan akurat, serta tetap memperhatikan keamanan data untuk mencegah kerugian yang akan berdampak langsung pada masyarakat.

Dalam kesempatan ini Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung Dr. Zaidirina, M.Si., menjelaskan Program Smart Villlage merupakan perwujudan dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang tertuang dalam Visi Lampung Berjaya, yaitu Misi ke-2 dan ke-5.

“Dari Program Smart Village ini diharapkan nantinya akan terwujud desa cerdas berbasis digital, masyarakat cerdas, keterampilan dan inklusi, lingkungan cerdas, ekonomi cerdas, inovasi produktivitas dan kesetaraan akses. Smart Village merupakan rumah besar yang harus diisi seluruh dinas/instansi terkait,” ungkapnya.

Zaidirina juga mengungkapkan Program Smart Village akan memberikan kemudahan dalam integrasi data sehari-hari yang dilaksanakan masyarakat di desa, seperti layanan administrasi, layanan pajak di desa, layanan transaksi perbankan, layanan Program Kartu Petani Berjaya, melalui integrasi data KPB, dan berbagai hal lain yang akan terus dikembangkan.

“Program Smart Vilage akan membuka peluang kerja sama Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam berbagai hal,” ujarnya.

Menurut Zaidirina program kegiatan Smart Village ini sudah sesuai tujuan nasional. Dia berharap Smart Village akan menghasilkan Lampung Satu Data dan meningkatkan kepercayaan masyarakat agar turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Dengan Program Smart Village, ujar Zaidirina, Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pengambil keputusan akan menentukan kebijakan berdasarkan data yang telah terintegrasi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

Secara sistem, kata dia, sepanjang 2020 ini telah diimplementasikan di 30 desa dan direncanakan akan menyebar di 650 desa yang telah dipersiapkan.

“Program Smart Village telah dilaksanakan di empat desa sebagai prototipe, yaitu Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran; Desa Podomoro, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu; Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur; dan Desa Cinta Mulya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan,” ujarnya. (Red)