Realisasi Pendapatan Provinsi Lampung TA 2019 Capai Rp7.266 T

BANDAR LAMPUNG (lampungbarometer.id): Realisasi pendapatan daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 tercatat Rp7.266 triliun atau terealisasi 98,58 persen dari total target anggaran Rp7.371 triliun.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim saat menyampaikan Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj.) Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung TA 2019, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (13/7/2020).

WAKIL Gubernur Lampung Chusnunia Chalim menyampaikan  Raperda tentang LPj. Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung TA 2019, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (13/7/2020).

Realisasi pendapatan daerah tersebut terdiri dari PAD Rp3.018 triliun atau 101,03 persen. Realisasi pendapatan transfer Rp2.671 triliun atau 61,13 persen dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah Rp1.577 triliun.

“Peningkatan realisasi yang cukup signifikan karena relasifikasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari akun Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik ke akun pendapatan lainnya,” ujar Nunik.

Sedangkan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, ujar Nunik, terealisasi Rp7.058 triliun atau 94,25 persen dari total anggaran belanja Rp7.489 triliun.

Dari sisi pembiayaan yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yaitu penerimaan pembiayaan terealisasi Rp213 milyar yang bersumber dari penerimaan SiLPA Tahun 2018 serta pinjaman daerah. Pengeluaran Pembiayaan terealisasi Rp86 milyar yang merupakan penyertaan modal kepada BUMD dan pembayaran pokok utang pinjaman daerah.

“Selanjutnya perbandingan antara realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan netto diperoleh selisih sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) pada TA 2019, sebesar Rp336 milyar. Nilai tersebut merupakan salah satu sumber pembiayaan yang akan digunakan untuk pelaksanaan APBD 2020,” ujar Nunik.

Nunik juga menyampaikan Pemerintah Provinsi Lampung menyadari bahwa masih banyak kelemahan yang harus diperbaiki guna mendorong Provinsi Lampung menjadi provinsi yang lebih maju, andal dan menjadi kebanggaan masyarakat Lampung.

“Demikian penjelasan atas laporan realisasi anggaran Provinsi Lampung TA 2019 sebagaimana tertuang dalam Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 dan telah dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung TA 2019 yang telah diaudit BPKP Provinsi Lampung. Semoga Dewan yang terhormat dapat membahas dan menyetujui Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda,” ujar Wagub.

Selain itu, pada kesempatan ini Wagub juga menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ke-6 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Lampung.

“Prestasi ini dapat menjadi momentum untuk mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan,” ujar Wagub.

Wagub juga menambahkan, seiring era keterbukaan publik, Pemprov Lampung juga berperan dalam menyampaikan informasi atas pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran. Di dalamnya menyajikan informasi mengenai sumber daya keuangan yang dikelola Pemerintah Provinsi Lampung TA 2019. (red)