Pesan Dirjen PPMD: TPP Harus Memberikan Kontribusi Terbaik

Pesan Dirjen PPMD saat Membuka Workshop Penyusunan Roadmap TPP JAKARTA (lampungbarometer.id): Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT RI Taufik Madjid, S.Sos., M.Si, berpesan agar hasil kajian road map TPP yang dilakukan provinsi-provinsi dapat diintegrasikan menjadi satu. Hal itu disampaikan Dirjen PPMD hadapan ratusan peserta workshop dari seluruh provinsi di Indonesia, saat mewakili Menteri Desa membuka Workshop Penyusunan Roadmap Tenaga Pendamping Profesional (TPP) 2020-2025 Tingkat Nasional di Jakarta, Rabu (13/2/2019) malam. Diketahui, provinsi melakukan kajian roadmap bekerja sama dengan perguruan tinggi di daerah masing-masing. Taufik meyakini, dengan terintegrasinya hasil kajian roadmap dari provinsi-provinsi dapat menghasilkan kajian kebijakan program pendampingan yang efektif dan efisien secara nasional. “Sekarang ini pertanyaannya, sudah sejauh mana kontribusi kita (pendamping, red) dengan program pendampingan? Itu pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan bukan lagi soal sudah apa kontribusi kita,” €kata Taufik dalam sambutannya. Dalam kesempatan ini Dirjen PPMD mengingatkan kepada seluruh pendamping desa di Indonesia, bahwa saat ini Kemendesa dan pendamping desa berada dalam “program besar”€, yakni pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program ini dibiayai negara dengan dana yang sangat besar. Oleh sebab itu, kata dia, output yang dihasilkan wajib hukumnya memberi kontribusi yang sangat besar pula. “Beri kontribusi terbaikmu. Kontribusi terbaikmu,” €ujar Taufik disambut tepuk tangan peserta. Sebagai kementerian yang menjalankan fungsi pembangunan desa dengan pembiayaan dari dana desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Taufik menegaskan agar manfaat dana desa harus benar-benar sesuai semangat UU tersebut. Desa dan masyarakatnya menjadi maju, mandiri, sejahtera, dan demokratis. Menurut dia, saat ini pencapaian yang dihasilkan dari dana desa sangat menggembirakan. “Tadi pagi (13 Februari 2019, red) Pak Menteri Desa bertolak ke Roma, Italia. Pak Menteri akan memberi paparan di hadapan 123 negara, terkait capaian dan keberhasilan desa di Indonesia. Tentunya, itu tak lepas dari dana desa dan program pendampingan,” €kata Taufik. Secara nasional, angka kemiskinan di desa sudah turun sekitar 1,2 juta. Jumlah desa yang berstatus mandiri, maju, dan berkembang, juga bertambah setiap tahunnya. Dan pendapatan perkapita masyarakat desa naik dua kali lipat dibanding sebelumnya. Ekonomi masyarakat desa sudah semakin kuat. Pencapaian tersebut, kata Taufik, karena manfaat adanya dana desa dan program pendampingan. Dia juga menyampaikan jumlah tenaga pendamping desa yakni 39 ribu secara nasional. “Ini yang saya harap terus dijaga kinerja dan semangatnya,”€ ucap mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara ini. Di akhir sambutannya, Taufik menyampaikan agar kegiatan workshop dapat menghasilkan roadmap TPP periode 2020-2025 yang sesuai harapan. Sehingga nantinya bisa diketahui apa yang akan dilakukan, dan apa yang harus diperbaiki ke depan. Apakah ada pendekatan lain yang harus dilakukan, ataukah yang ada sekarang tinggal dipertajam lagi. “Roadmap TPP 2020-2025 ini nanti, juga kita tembuskan ke Kementerian Bappenas,” katanya. Sementara itu, Direktur PMD Kemendesa M. Fachri, S.S.T.P,. M.Si dalam laporan menginformasikan, dari 33 provinsi (minus DKI Jakarta) yang mengelola dana desa, saat ini sudah 22 provinsi yang telah menyelesaikan kajian roadmap TPP-nya. Menurut Fachri, masih ada 11 provinsi lagi yang sementara menyelesaikan kajian roadmap. Jika tidak ada halangan, Mei 2019 nanti sudah finis kajiannya. Semoga kegiatan workshop menghasilkan kebijakan pendampingan desa yang tepat sasaran untuk 5 tahun ke depan. Apalagi workshop kali ini memiliki lima tujuan utama. “Pertama; terlaksananya studi perguruan tinggi tentang roadmap tenaga pendamping. Kedua; terjadi umpan balik dari peserta terhadap hasil studi roadmap tenaga pendamping. Ketiga; tersosialisasinya pengelolaan dana DOK P3MD dan PID tahun 2019. Keempat; terkonsolidasinya hasil final pendapataan nasional (SPI), dan yang kelima; terkonsolidasinya hasil verifikasi dokumen pembelajaran inovatif,” ujar Fachri menjelaskan. Dalam worskhop yang mengundang kalangan perguruan tinggi, Satker Dana DOK, tenaga ahli dan konsultan nasional Kemendesa PDTT se-Indonesia tersebut Fachri menyampaikan saat ini sudah tersedia puluhan ribu dokumen pembelajaran hasil dari kerja-kerja inovatif yang siap ditiru desa-desa dalam memajukan dan memandirikan desa.