Dewan Pendidikan Lampung: SPMB Harus Adil, No Titip No Jastip
Lampung Selatan (LB): Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di sekolah tidak boleh menjadi ajang menciptakan ketidakadilan dan jurang pemisah yang dapat membangun dikotomi bagi murid. Sebaliknya, SPMB harus adil dan transparan sesuai amanat UUD 1945 yang menjamin setiap warga negara untuk mendapat pendidikan yang layak.
Demikian disampaikan pakar pendidikan yang juga Sekretaris Dewan Pendidikan Provinsi Lampung, Gino Vanollie, saat menjadi narasumber dalam Diskusi Pendidikan “Sekolah Negeri Untuk Siapa?” dengan Tema “Membaca Ulang SPMB: Transparansi, Keadilan, dan Masa Depan Pendidikan di Lampung”.
Diskusi Pendidikan yang dilaksanakan Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) bersama Gelanggang Institute dan Lampung Education Forum (LEDForm) ini diselenggarakan di Rumah Gelanggang, Kantor Redaksi Surat Kabar dan Media Siber Lampung Barometer, Jalan Perjuangan 2, Dusun 3B, Desa Sabah Balau, Lampung Selatan, Sabtu (25/4/2026).
Menghadirkan narasumber pakar pendidikan Gino Vanollie dan penulis/praktisi pendidikan Hadi Aspirin, diskusi ini dimoderatori Anton Kurniawan.
“SPMB dirancang untuk memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon murid dalam mengakses pendidikan berkualitas yang berujuan meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga ekonomi tidak mampu, mendorong prestasi murid, serta memperkuat peran masyarakat dalam proses penerimaan murid baru,” ucap Gino.
“Manfaat yang diharapkan dari penerapan SPMB antara lain pemerataan akses pendidikan hingga wilayah terpencil, penguatan perlindungan bagi kelompok rentan, serta meminimalkan potensi manipulasi data melalui sistem digital. Ini jelas, jadi panitia dan sekolah harus memahami ini,” imbuhnya.
Selanjutnya dia menyampaikan SPMB 2026/2027 menyediakan empat jalur penerimaan murid baru, yaitu jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.
Jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di wilayah penerimaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan prioritas berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan, namun tahun ini kelulusan akan ditentukan oleh hasil tes.
Sementara itu, jalur afirmasi ditujukan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu serta calon murid penyandang disabilitas sebagai bentuk perlindungan dan pemerataan akses pendidikan.
Adapun jalur prestasi diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki capaian prestasi akademik maupun nonakademik sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, jalur mutasi diberikan kepada calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua atau bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas.
Dalam kesempatan ini dia menyoroti jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan disabilitas.
“Khusus untuk jalur afirmasi, ini harus ditegaskan bahwa murid diterima bukan karena rasa iba atau kasihan, tapi karena memang betul-betul layak. Ini penting, agar nantinya setelah yang bersangkutan menjalani proses belajar tidak merasa rendah diri atau dibully,” tegas aktivis pendidikan yang pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan ini.
Lebih lanjut, dia juga mengatakan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung akan memberi masukan kepada Gubernur terkait hal ini, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan bidang pendidikan.
Dia menilai dari tahun ke tahun penerimaan murid baru di Provinsi Lampung selalu meninggalkan persoalan dan keluhan masyarakat. Oleh sebab itu, dia berharap hal tersebut menjadi catatan bagi Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027.
“Sekolah negeri adalah milik negara, karena itu sesuai dengan amanat UUD 1945 tidak boleh ada perbedaan. Semua masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas secara adil,tanpa pengecualian. No titip, No Jastip,” pungkasnya.
Diikuti oleh guru, dosen, mahasiswa, aktivis dan pemerhati pendidikan, diskusi berlangsung menarik. (Herdi)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar