Senator Bustami Zainudin Pimpin Mediasi Persoalan Buruh TKBM Pelabuhan Panjang

BANDAR LAMPUNG (BAROMETER): Wakil Ketua Komite 2 DPD RI Bustami Zainudin memimpin pertemuan mediasi yang dilakukan Komite 2 DPD RI untuk mencari solusi atas beberapa persoalan antara Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Panjang dengan Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang dan Pengembang Perumahan TKBM, Sabtu (11/6/2022).

Pertemuan yang yang digelar di Aula Pelindo 2 ini berlangsung lancar dengan suasana cukup cair dan penuh kekeluargaan.

Dalam mediasi ini, Bustami Zainudin hadir bersama 6 anggota yang lain, di antaranya H. Muh. Gazali, L.C. (Riau), Amaliah, S.KG. (Sumsel), H. Darma Setiawan (Kep. Riau), Hj. Yustina Ismiati, S.H., M.H. (Kalteng), Dewi Sartika Hemeto, S.E. (Gorontalo), dan Andri Prayoga Putra S., M.Sc. (Sulbar). Hadir juga dalam pertemuan ini Direktur Utama (Dirut) Pelindo 2 Ari Sugiri, KSOP Pelabuhan Panjang Hendry Ginting, Kadishub Provinsi Lampung.

Selain itu, hadir juga para pihak, di antaranya Ketua dan pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, Ketua KSPSI Provinsi Lampung H. Jayuli Isa, perwakilan SPTI, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat, Pengembang Perumahan TKBM, Disnaker dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, Perwakilan BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja, perwakilan Polda Lampung. Secara keseluruhan sekitar 75 orang hadir dalam pertemuan ini

Pertemuan ini membahas beberapa persoalan yang sudah mengemuka selama ini, di antaranya terkait kejelasan unit rumah berikut sertifikat rumah bagi TKBM, BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja, tindak lanjut laporan penggelapan dana koperasi oleh pengurus terdahulu dan lain lain.

“Hasil dari pertemuan ini, Komite 2 DPD RI mendengar dan mencatat atas pernyataan dari para pihak Komite 2 dan menyimpulkan beberapa hal yang bisa menjadi rekomendasi,” ucap Bustami.

Bustami juga menyampaikan paling tidak ada 3 simpulan penting yang menjadi concern Komite 2 DPD RI untuk membantu percepatan penyelesaian ini yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Program Rumah untuk Buruh sudah tersedia namun belum dilakukan proses balik nama karena adanya kebutuhan biaya administrasi dan kelengkapan dokumen yang perlu diselesaikan oleh buruh.
2. Terkait tunggakan pembayaran Koperasi TKBM terhadap BPJS Ketenagakerjaan, DPD RI akan menjadwalkan pertemuan dengan Direksi BPJS Ketenagakerjaan di Tingkat Pusat untuk mencari jalan keluar.
3. Mengenai status penyelidikan di Polda Lampung terhadap pelaporan dugaan penggelapan dana koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, DPD RI akan membantu memantau dan/atau bersurat kepada Kapolda Lampung terkait status progres penyelidikan.

“Jika ditemukan tindak pidana DPD RI meminta agar segera dinaikkan ke tahap penyidikan, dan jika tidak ditemukan alat bukti yang cukup maka dapat diterbitkan SP2D supaya segera ada kepastian hukum atas pelaporan yang ada. Komite 2 DPD RI juga sangat mengapresiasi segala masukan, saran dan peryataan yang sangat konstruktif dan solutif,” ucap mantan Bupati Way Kanan ini.

Dalam kesempatan ini, mewakili Komite 2 DPD RI, Bustami Zainudin juga memberikan apresiasi atas kinerja Pelindo 2 dan KSOP karena Pelabuhan Panjang telah bergerak maju, menjadi Pelabuhan Internasional yang modern, profesional dan sangat strategis bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi Lampung dan Indonesia.

Lebih lanjut menyikapi permohonan Dirut Pelindo 2 dan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Lampung agar Komite 2 DPD RI untuk mendorong percepatan pembukaan akses tol dari Exit Tol Lematang langsung ke Area Pelabuhan Panjang, dia menyatakan Komite 2 segera menindaklanjutinya.

“Pembukaan akses dari Exit Tol Lematang langsung ke area Pelabuhan Panjang sangat strategis untuk meningkatkan layanan yang lebih optimal. Oleh sebab itu, kita menyatakan siap membantu dan mendorong agar hal tersebut segera terealisasi. Komite 2 akan segera menindaklanjutinya sehingga DPD RI bisa segera berkomunikasi dengan pihak kementerian terkait,” pungkasnya. (*/AK)