Kuota Bedah Rumah Lampung Naik 455 Persen, Pemprov Targetkan 13.276 RTLH Tuntas
Bandar Lampung (LB): Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri PKP RI Maruarar Sirait yang berlangsung secara virtual dari Ruang Kerja Gubernur Lampung, Kamis (17/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP atas peningkatan signifikan dukungan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi Lampung.
Pada 2026, kuota penanganan RTLH di Lampung mencapai 13.276 unit, meningkat sekitar 455 persen dibandingkan 2025 yang sebanyak 2.390 unit.
Menurut Gubernur, Pemprov Lampung saat ini terus mempercepat proses verifikasi faktual calon penerima bantuan agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan sesuai target waktu.
Pemprov Lampung juga membentuk tim bersama dengan satuan kerja dan balai kementerian untuk melakukan konsolidasi data serta mempercepat proses verifikasi di lapangan.
“Alhamdulillah di Provinsi Lampung kita sudah buat tim bareng, Pak, dengan tim Satker, dengan tim Balai, ya selalu konsolidasi data, komunikasi. Sampai hari ini kurang 3.500 yang belum diverifikasi. Insya Allah saya sudah targetkan akhir September verifikasi semua selesai, dan Desember bisa 100 persen selesai untuk pembangunan fisik di RTLH,” ujar Mirza.
Gubernur menegaskan pemerintah daerah akan melibatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mengatasi berbagai kendala teknis maupun administrasi yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program.
Pemprov Lampung juga memastikan percepatan proses verifikasi dan entri data melalui sistem e-RTLH terus dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Pak Menteri, intinya Pemda Provinsi Lampung siap melakukan percepatan dan pengawalan bersama bupati dan wali kota agar proses verifikasi dan entri data pada sistem e-RTLH dapat segera diselesaikan. Dan juga kita juga melakukan koordinasi setiap dua minggu sekali,” kata Mirza.
Sebagai tindak lanjut arahan Menteri PKP, Pemprov Lampung juga akan segera mengumpulkan asosiasi pengembang perumahan dan jajaran perbankan daerah untuk memperkuat koordinasi serta mendukung percepatan program perumahan.
Dalam rapat tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait mempersiapkan pelaksanaan program bedah rumah sejak jauh hari.
Maruarar menyebut pelaksanaan program perlu terus dimajukan. Jika pada 2025 program mulai berjalan sekitar Agustus–September dan pada 2026 dimulai pada Juni, maka pada 2027 ditargetkan dapat dimulai sejak Februari.
Untuk mewujudkan target tersebut, kesiapan sumber daya manusia, regulasi, hingga sistem teknologi informasi perlu dipersiapkan lebih awal.
Selain program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pada 2026 Lampung juga mendapatkan dukungan pembangunan dan pengembangan infrastruktur perumahan lainnya.
Dukungan tersebut antara lain pembangunan Rumah Susun (Rusun) TNI AU di Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 60 unit dengan bangunan empat lantai.
Kemudian, penanganan kawasan permukiman kumuh Fajar Bulan di Kabupaten Lampung Barat dengan luas mencapai 28,31 hektare.
Dukungan sektor pembiayaan perumahan juga terus berjalan. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, realisasi kredit Rumah Subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari BP Tapera di Lampung telah mencapai Rp430 miliar untuk 3.593 debitur masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan peningkatan kuota RTLH yang cukup besar, Pemprov Lampung kini memfokuskan pengawalan pada penyelesaian verifikasi, ketepatan sasaran penerima, serta percepatan pembangunan fisik agar target penanganan rumah tidak layak huni dapat terealisasi sesuai jadwal. (lpg)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar