Sekdaprov Marindo Pimpin Rapat Pleno FPR Pembahasan Raperda RTRW Lamsel dan Lamtim
Bandar Lampung (LB): Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan sebagai Ketua Forum Penataan Ruang (FPR) Provinsi Lampung, memimpin Rapat Pleno Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Senin (1/12/2025).
Kegiatan ini dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, instansi vertikal, asosiasi profesi, mitra pembangunan, serta tokoh masyarakat, secara luring maupun daring.
Rapat pleno FPR merupakan tahapan wajib dalam proses revisi RTRW sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk memastikan keselarasan rencana tata ruang kabupaten/kota dengan RTRW Provinsi Lampung dan berbagai kebijakan penataan ruang nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Lampung Selatan Supriyanto dan Sekda Lampung Timur Rustam Effendi menegaskan revisi RTRW merupakan amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 sekaligus bagian dari kewajiban harmonisasi RTRW kabupaten/kota dengan RTRW provinsi dan nasional sebagai instrumen dasar pembangunan yang menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, infrastruktur, hingga keberlanjutan lingkungan.
Penyusunan RTRW kedua daerah juga menyoroti sejumlah isu strategis, seperti pertumbuhan ekonomi, sinkronisasi data sektoral, pengendalian alih fungsi lahan lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), perkembangan permukiman dan industri, isu perubahan iklim, konektivitas nasional, serta tantangan urbanisasi.
Sementara itu, Marindo Kurniawan menegaskan rapat pleno FPR merupakan tahap krusial untuk memastikan sinergi dan keterpaduan antarinstansi, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 21 Tahun 2021.
“Provinsi Lampung menargetkan menjadi salah satu provinsi dengan kekuatan ekonomi teratas pada tahun 2045. Karena itu, penataan ruang wilayah harus diarahkan pada pengembangan ekonomi yang berdaya saing dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan setelah ditetapkannya Perda RTRW Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023, seluruh pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan revisi dalam waktu satu tahun. Hingga kini, 12 dari 15 kabupaten/kota telah menyelesaikan revisi atau memasuki tahap penetapan. Lampung Selatan dan Lampung Timur termasuk daerah yang telah mencapai tahap pembahasan di tingkat provinsi pada 2025.
Melalui forum ini, FPR bersama pemerintah kabupaten membahas tujuan pengembangan wilayah, penetapan pola dan struktur ruang, penentuan kawasan strategis hingga peluang penguatan ekonomi daerah melalui tata ruang yang lebih responsif dan terarah.
Sekda juga menekankan pentingnya penyelarasan RTRW sebagai bagian dari persiapan menghadapi bonus demografi dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, sekaligus mengajak seluruh kabupaten/kota yang belum melakukan revisi untuk segera menyusun RTRW secara komplementer, selaras, dan berjenjang dengan RTRW Provinsi Lampung.
”Saya mengajak kepada seluruh perangkat daerah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk bekerja sama dalam mewujudkan penataan ruang yang lebih baik, ramah investasi, berbasis resiko dan berkelanjutan,” ujarnya. (kmf)
Pos terkait
Kandang Hotspur Kian Angker, City Keok 0-1
4 tahun laluPos Terbaru
Tidak ada komentar