Lampung Siap Jadi Pelopor Sekolah Rakyat, Wagub Dampingi Mensos Tinjau Lokasi Sementara
Lampung Selatan (LB): Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mendampingi Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, meninjau kesiapan program Sekolah Rakyat yang akan segera diluncurkan Pemerintah Pusat.
Lampung menjadi salah satu Provinsi percontohan pertama bersama beberapa provinsi lain yang akan melaksanakan program Sekolah Rakyat pada 2025.
Dalam kunjungan ini, Menteri Sosial meninjau Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung di Kecamatan Natar, Lampung Selatan yang rencananya akan menjadi lokasi belajar sementara sebelum gedung Sekolah Rakyat di Kota Baru dibangun.
”Saya bersama Anggota DPR RI dari Komisi VIII Dapil Lampung hari ini meninjau calon tempat penyelenggaraan Sekolah Rakyat Tahun 2025/2026. Ini adalah penyelenggaraan pertama yang insya Allah jika nanti gedung selesai dialihkan ke sekolah tersebut,” ungkap Syaifullah di sela-sela kunjungannya, Senin (11/5/2025).
Peninjauan dilakukan di beberapa lokasi BPSDM, seperti: asrama dan ruang kelas. Saifullah Yusuf mengecek ruang asrama dan ruang kelas yang ada di BPSDM Provinsi Lampung. Dia menambahkan untuk 2025 Sekolah Rakyat diawali dengan memanfaatkan gedung yang sudah ada, tapi tetap memiliki nilai kelayakan untuk proses penyelenggaraan sekolah rakyat.
Menurutnya, Kementerian Sosial hanya mengusulkan titik lokasi untuk dijadikan sekolah rakyat, selanjutnya Kementerian Pekerjaan Umum yang akan menilai layak atau tidaknya sarana dan prasarana yang diusulkan.
”Kami hanya mengusulkan titik-titik dimana sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini, nanti Kementerian PU akan survei ke sini untuk menentukan layak tidaknya. Setelah itu ditindaklanjuti dengan rencana renovasi dalam rangka memenuhi sarana prasarana yang dibutuhkan,” ucapnya.
”Sekolah Rakyat bertujuan memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam hal pendidikan, khususnya masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Kami ingin memastikan sarana dan prasarana sudah siap serta pelaksanaan program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Selanjutnya dia memaparkan Sekolah Rakyat merupakan jawaban dari isu kemiskinan dan pendidikan. Setiap anak, ujarnya, memiliki kesetaraan dalam hak akses mendapatkan pendidikan. Tampilan prototipe bangunan dan gedung sekolah rakyat dan proses selektifitas calon siswa harus terdata dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori Desil 1 yaitu kelompok keluarga miskin dan ekstrem miskin.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyatakan Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh program ini. Ia menegaskan koordinasi lintas instansi di tingkat daerah akan terus ditingkatkan agar pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan lancar.
”Terima kasih kepada Pak Menteri Sosial yang sudah berkenan meninjau calon lokasi sekolah rakyat untuk sementara. Kami mengusulkan fasilitas BPSDM Provinsi ini untuk digunakan sebagai tempat sementara sambil menunggu konfirmasi dari Pemerintah Pusat untuk lokasi yang kita tawarkan di lahan kosong di Kota Baru. Jadi kita harapkan selama satu tahun belajar di sini sambil menunggu sekolah rakyat dibangun di Kota Baru,” ucap Jihan.
Untuk gelombang pertama Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan 4 rombongan belajar (rombel) untuk 100 siswa/i SMA.
”Seluruh biaya Sekolah Rakyat dibebankan pada APBN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya.
Diharapkan Sekolah Rakyat segera diimplementasikan secara menyeluruh di Provinsi Lampung dan memberi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk menggapai masa depan yang lebih baik dan memperbaiki standar hidup para siswa yang nantinya akan mengubah kondisi perekonomian keluarganya. Hal ini sejalan dengan tema Sekolah Rakyat “Negara Hadir untuk Memuliakan Orang Miskin”. (kmf)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar