Lampung Selatan (LB): Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Lampung Selatan mempertanyakan penggunaan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 sekitar Rp 39 miliar, sebab lembaga pelaksana Pemilu itu dianggap tidak transparan.
Ketua DPC JMSI Lampung Selatan, Gandi Yusnadi, mengatakan sebagai lembaga independen yang bertugas menyelenggarakan Pemilu dan bertanggung jawab mengatur pelaksanaan pemungutan suara dan mengumumkan hasil pemilihan di tingkatnya masing-masing, KPU mendapat gelontoran dana dari pemerintah.
“KPU Lampung Selatan mendapat dana Pilkada pada 2024 dari Pemkab diperkirakan Rp 39 miliar untuk membiayai berbagai kegiatan yang diselenggarakan KPU Lamsel,” ungkap Gandi.
Berkaitan dengan anggaran tersebut, Gandi meminta KPU Daerah Lampung Selatan untuk terbuka dan transparan terkait pengelolaan dana yang telah digelontorkan Pemkab setempat, pasalnya setiap anggaran negara yang dikelola harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan.
“KPU jangan hanya merilis kegiatannya saja, tapi tolong dirilis juga besaran angaran kegiatannya. Jumlah agenda kegiatan KPU Lamsel ini cukup banyak, apalagi anggaran yang diberikan pemkab itu sangat besar, jadi biar publik juga mengetahuinya,” ujar Gandi.
Menurut Gandi, bukan hanya kegiatan di ajang proses Pilpres, Pemilihan Legislatif dan Pilkada saja tapi agenda kegiatan KPU Lamsel selama lima tahun berjalan juga harus dipublikasikan.
“Alangkah eloknya jika KPU Lamsel tidak hanya mempublikasikan kegiatan mereka saat pesta demokrasi berjalan saja, tapi semua kegiatan seusai pesta demokrasi juga dipublikasikan, termasuk anggaran masing-masing divisi dibuka secara terang benderang,” ucapnya.
Lebih lanjut dia juga meminta seluruh pengusaha media dan ormas yang ada di Lampung Selatan agar mengawal semua kegiatan yang ada di KPU Lamsel.
“Apakah saat pesta demokrasi saja yang harus kita kawal anggarannya? Saya rasa tidak. Untuk itu, saya mengajak pengusaha media dan elemen masyarakat Lamsel agar sama-sama mengontrol anggaran yang dikeluarkan KPU Lampung Selatan. Peruntukannya untuk apa, masyarakat harus mengetahui,” pungkasnya. (Red)
