Lampung Selatan (LB): Pemkab Lampung Selatan (Lamsel) di bawah kepemimpinan Bupati Nanang Ermanto terus menunjukkan konsistensinya meningkatkan taraf hidup dasar masyarakat, terutama rumah yang layak huni.
Hingga 2023 lalu sebanyak 1.112 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang telah dilaksanakan rehabilitasi atau perbaikan dalam program Bedah Rumah yang diinisasi Bupati Nanang Ermanto.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Pemkab Lamsel, Aflah Efendi, mengungkapkan program Bedah Rumah tersebut merupakan salah satu program unggulan yang menjadi perhatian serius Nanang Ermanto.
Menurut Aflah kurun waktu 2017 hingga 2023, sebanyak 4.530 unit rumah tidak layak huni telah direhabilitasi dalam program Bedah Rumah. Aflah menyebut, sesuai data pada 2017 sebelumnya ada 13.221 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 17 kecamatan.
“Atas atensi khusus Pak Bupati, jumlah rumah tidak layak huni ini terus menurun. Hingga saat ini kurang lebih tinggal 8.691 unit RTLH saja,” ujar Aflah Efendi, Minggu (26/5/2024).
Aflah merinci, pada 2017 program bedah rumah tersebut hanya mengandalkan pembiayaan APBN dengan realisasi hanya 280 RTLH.
Kemudian baru pada 2018, Pemkab Lamsel merilis Program Bedah Rumah tersebut dengan turut menganggarkan melalui APBD hingga terealisasi sebanyak 398 unit rumah tidak layak huni.
“Kemudian pada 2019 terealisasi total 680 unit, lalu pada 2020 meningkat menjadi 1.030 unit. Kemudian 2021 dan 2022 terjadi penurunan realisasi dengan angka 532 unit dan 528 unit. Ini akibat dampak pembiayaan dari APBN yang juga menurun,” ungkapnya.
Lebih lanjut Aflah menjelaskan, akibat dampak menurunnya pembiayaan dari APBN, Pemkab Lamsel berupaya melakukan sejumlah inovasi dan terobosan guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk rumah layak huni.
“Kemudian timbul gagasan Gerakan Seribu Rupiah (Geserbu) yang ditujukan ke pihak manapun yang peduli. Alhasil, dalam realisasinya Geserbu turut menyumbang 12 unit rumah tidak layak huni untuk dibedah. Kemudian CSR 19 unit, PGPM 5 unit, dan Baznas 13 unit,” kata Aflah.
Aflah Efendi menambahkan persoalan utama dalam program bedah rumah RTLH adalah keterbatasan anggaran, karena anggaran yang ada tidak serta merta keseluruhannya diperuntukkan untuk program bedah rumah.
Sebab lanjut Aflah, ada pembangunan infrastruktur lain yang juga menjadi prioritas, seperti pembangunan jalan, bangunan gedung representatif, jembatan, saluran air hingga penyediaan air bersih untuk masyarakat berupa sumur bor.
“Untuk tahun 2024 ini kami tidak menargetkan yang muluk-muluk, yang pasti harapan kami trend-nya terus positif. Dalam artian angka unit RTLH yang direhabilitasi terus konsisten meningkat setiap tahunnya,” pungkasnya. (kmf)
