Bandar Lampung (LB): Pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) dari areal parkir Pemkot Bandar Lampung ke Masjid Al Furqon dengan anggaran multiyear miliaran rupiah, disoroti banyak pihak karena dianggap hanya menghamburkan uang rakyat sebab fungsinya tidak signifikan bagi masyarakat.
Dimintai tanggapan terkait hal ini, akademi Universitas Lampung Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si. mengatakan Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu mendengar masukan-masukan dari warga Kota Bandar Lampung demi perbaikan.
Meskipun demikian, dia mengatakan proyek pembangunan jembatan penyeberangan tersebut sebaiknya tetap dilanjutkan karena sudah dimulai.
“Pembangunan JPO itu sudah dilaksanakan, maka akan sangat sayang apabila tidak dilanjutkan karena akan mengakibatkan bangunan mangkrak. Saya menyarankan bangunan tersebut terus dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan sesuai masukan dari warga,” ujar Dedy Hermawan melalui keterangan tertulis Kamis (17/1/2024).
Menurut Dedy, berbagai masukan dari warga demi optimalisasi kebermanfaatan proyek jembatan tersebut juga penting untuk menjadi pertimbangan dalam membangun proyek tersebut.
“Jadi dilanjutkan saja dengan perbaikan perbaikan sebagaimana saran dan masukan dari warga Kota Bandar Lampung. Optimalisasi kebermanfaatan, keindahan dan diperkuat sentuhan kearifan lokal,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan tokoh pemuda Lampung Christopan Deswansyah mempertanyakan komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait arah pembangunan kota ini. Sebab, beberapa bangunan yang menghabiskan anggaran cukup besar dianggap tidak punya tujuan yang jelas serta tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Salah satu proyek yang disoroti Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Bandar Lampung ini adalah Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang dari Gedung Parkir Pemkot Bandar Lampung – Masjid Al-Furqon yang dinilainya tidak memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.
“Saya menilai proyek pembangunan jembatan penyeberangan orang dari tempat parkir Pemkot Bandar Lampung ke Masjid Al-Furqon yang berada di seberangnya sangat tidak efektif dan menyakiti hati masyarakat. Bagaimana mungkin uang negara yang jumlahnya miliaran rupiah hanya dinikmati segelintir orang kaum elit.
Saya bilang kaum elit karena yang akan menggunakan hanya pegawai Pemkot Bandar Lampung atau segelintir orang lainnya, bukan masyarakat secara luas,” ujar alumni FKIP Universitas Lampung ini pada Sabtu (13/1/2024) lalu. (AK)
