Jakarta (LB): Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menjadi moderator pada acara Pembukaan Rakernas XV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan APKASI Otonomi Expo Tahun 2023 yang dibuka Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Nusantara Hall ICE, BSD Tangerang, Kamis (20/7/2023).
Dendi mengatakan dalam Rakernas dibahas berbagai persoalan yang telah diakomodasi melalui Rapat Kerja Koodinator Wilayah APKASI. Sebelumnya, dalam Rapat Korwil Daerah telah menginventarisasi isu-isu di daerah untuk dibahas bersama di tingkat nasional.
“Apkasi Otonomi Expo 2023 ini agenda tahunan yang merupakan implementasi salah satu tugas dan peran organisasi dalam memfasilitasi kegiatan promosi komoditi, peluang investasi dan pengembangan destinasi pariwisata bagi anggota Apkasi yang meliputi 416 pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia,” ucapnya.
“Ini merupakan upaya konkret Apkasi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, melalui kebangkitan ekonomi di daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato, memaparkan materi terkait Strategi Pengendalian Inflasi Nasional dan Daerah. Dia menjelaskan ketidaksiapan global masih menjadi tantangan ekonomi ke depan.
Faktor eksternal perlu diwaspadai dan diantisipasi dampaknya kepada Indonesia; untuk jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk dampak dari perubahan iklim terhadap ketahanan pangan di Indonesia.
“Di Asia dan Pasifik, Indonesia menempati urutan ke-10 dengan skor total 60.2. Di dunia, Indonesia menempati posisi 63 dari 113 negara,” kata Menko Perekonomian.
Dia menambahkan dari empat indikator, ada tiga indikator yang masih perlu ditingkatkan, yakni Availability atau akses pangan (50.9), Quality and Safety atau level kualitas dan keamanan pangan (56.2) dan Sustainability and Adaptation atau isu keberlanjutan dan adaptasi perubahan iklim (46.3).
“Artinya, titik paling lemah bagi Indonesia dalam hal pangan adalah mengantisipasi perubahan iklim terhadap ketahanan pangan nasional,” imbuhnya.
Lebih lanjut Airlangga menyampaikan Pemerintah juga harus terus mendorong upaya perluasan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Hal tersebut telah tercantum pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 dan menjadi program unggulan (flagship).
“Penerapan teknologi digital diharapkan dapat terus dikembangkan dan diperluas sehingga efisiensi dan produktivitas dapat semakin ditingkatkan,” ujarnya.
Dalam kegiatan ini, Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberi beberapa arahan, di antaranya kelancaran operasional dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu yang dilakukan KPU dan KPUD di daerah masing masing. Sementara itu, secara paralel jajaran pemerintahan mengikuti perkembangan terkait Pemilu dan memberi dukungan saat diperlukan.
Wapres menambahkan Fasilitas pengembangan networking, harmonisasi antara hubungan kerja semua stake holder pelaksana pemilu dan pilkada serentak Tahun 2024 di daerah (KPU provinsi dan kabupaten/kota, panwaslu provinsi dan kabupaten/kota, parpol, masyarakat, perguruan tinggi, serta jajaran pemerintah).
“Kemudian keamanan pada jajaran penanggung keamanan daerah sesuai rencana kerja, aturan main dan rambu rambu masing masing, ” kata Ma’ruf.
Selain itu, Khusus dalam setiap tahapan kegiatan, dia menambahkan jika KPU di daerah masing masing mengalami kesulitan dan hambatan seperti dalam hal penyiapan logistik (gudang) sosialisasi dan distribusi kartu Suara dan lain lain.
“Kepala daerah mendeteksi dan memonitor secara terus menerus kebutuhan itu, misalnya kelancaran penghitungan suara,” pungkasnya. (*/red)
