oleh

Pemprov Lampung Gelar Penyuluhan Hukum Terpadu di Kabupaten Mesuji

Mesuji (LB): Pemerintah Provinsi Lampung menggelar  Penyuluhan Hukum Terpadu Tahun 2022 di Kabupaten Mesuji, Selasa (15/11/2022).

Kegiatan  yang mengambil Tema “Mewujudkan Masyarakat Pedesaan yang Cerdas Hukum Menuju Lampung Berjaya”, diikuti peserta  yang berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN), mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum.

Kepala Biro Hukum Pemprov Lampung, Puadi Jailani, S.H., M.H. mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, mengatakan adanya penyuluhan hukum terpadu di kabupaten/kota, terutama di wilayah pedesaan, bertujuan agar informasi terkait permasalahan dan penegakan hukum tidak hanya berfokus pada masalah hukum di perkotaan tetapi juga terhadap  permasalahan hukum yang terjadi di kampung.

Dia berharap penyuluhan hukum terpadu ini dapat menambah kesadaran hukum masyarakat kampung sehingga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Lampung yang kian membaik diharapkan diikuti tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan tertib hukum, tertib sosial dan menciptakan rasa aman dan harmonis dalam kehidupan masyarakat kampung.

“Apabila tertib sosial dan tertib hukum di tingkat masyarakat kampung dapat terwujud maka di tingkat kecamatan maupun kabupaten akan tercipta ketentraman dan ketertiban yang pada akhirnya di tingkat Provinsi akan menjadikan Lampung Berjaya,” ujar Puadi.

Pada kegiatan ini, Tim Penyuluhan Hukum Terpadu Pemerintah Provinsi Lampung melibatkan narasumber dari Pengadilan Tinggi Agama Lampung, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, Biro Hukum dan Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Dalam sambutan Pj. Bupati Mesuji yang diwakili Sekda Kabupaten Mesuji Syamsudin, S.Sos., Pj. Bupati mengatakan dalam menjalankan urusan pemerintahan serta menciptakan ketertiban maka dibutuhkan pemahaman atas aturan perundang undangan yang berlaku.

Sekda menambahkan, pada dasarnya masyarakat dan hukum harus berjalan berdampingan, sebab tanpa adanya masyarakat maka hukum tidak akan memiliki daya guna. Begitupun sebaliknya, masyarakat tanpa adanya hukum akan menciptakan suasana yang tidak Kondusif.

“Oleh sebab itu, pemahaman terkait hukum harus selalu digalakkan, kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan salah satu wujud upaya tersebut,” ujarnya.

Sekdakab juga mengingatkan sebagai pelayan masyarakat aparatur hendaknya senantiasa memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menghindari perbuatan melanggar hukum dan jaga nama baik Kabupaten Mesuji. (kmf/red)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.